Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD Maluku Tenggara Mengamuk di Ruang Pertemuan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Ambon: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara, mengamuk di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, di Jalan Pattimura, Ambon, sekitar pukul 10.00 WIT, Senin (21/2). Ceritanya, 25 wakil rakyat asal Kabupaten Maluku Tenggara, pagi itu diminta datang ke Ambon, untuk bertemu dengan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Masalah yang dibicarakan adalah mengklarifikasi hasil pemilihan ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan tata tertib DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, periode 2004 - 2009. Surat undangan tertanggal 11 Februari 2005 itu ditandatangani oleh Gubernur Maluku dan ditujukan kepada Pimpinan Sementara DPRD Maluku Tenggara, itu meminta kesediaan waktu anggota DPRD setempat untuk bertatap muka dengan Gubernur Maluku. Namu pada saat acara, Gubernur Maluku tidak hadir dan diwakili Asisten I Setda Maluku Izak Saimima. Baru saja Asisten I Setda Maluku membuka pertemuan, interupsi bertubi-tubi datang dari para anggota DPRD Maluku Tenggara, memprotes ketidakhadiran Gubernur Maluku dalam acara tatap muka tersebut. "Inikan pelecehan namanya. Kenapa harus diwakilkan kepada Asisten I. Kami tidak menerima ini dan kami akan meninggalkan forum ini," kata Muhammad Mahmud Tamher, wakil ketua sementara DPRD Maluku Tenggara, seraya menjinjing tas kerjanya dan langsung meninggalkan ruangan rapat tersebut.Sikap ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, itu diikuti anggota dewan lainnya. Sebagain besar anggota dewan daerah itu berteriak lantang dalam ruangan rapat ini. Beberapa anggota dewan maju ke hadapan Asisten I sambil memukul meja dan mengatakan tidak menerima pelecehan seperti ini. "Saya selaku wakil ketua sementara DPRD Maluku Tenggara, merasa kecewa dengan sikap Gubernur Maluku. Ini penghinaan terhadap rakyat Maluku Tenggara," ujar M.M.Tamher, kepada sejumlah wartawan di lobi kantor Gubernur Maluku.Tak puas melampiaskan unek-unek mereka dalam ruangan rapat, sebagian anggota DPRD Maluku Tenggara, berorasi secara sendiri-sendiri. Sikap sebagian besar anggota DPRD Maluku Tenggara, itu bertentangan dengan ketua sementara DPRD Maluku Tenggara. "Dewan (anggota DPRD Maluku Tenggara) melakukan kekeliruan," kata ketua sementara DPRD Maluku Tenggara Polly V.Tapotubun, yang juga hadir dalam acara tatap muka ini.Menurutnya, pemerintah memang berhak mengundang para anggota dewan. Pun kehadiran gubernur yang diwakilkan ke Asisten I, juga bukan persoalan. "Selaku ketua sementara DPRD Maluku Tenggara, saya mohon maaf kepada semua pihak dengan tidak puasnya sebagian anggota DPRD Maluku Tenggara, dalam cacara tatap muka ini," kata Polly V.Tapotubun.Sementara itu, Asisten I Setda Maluku Izaak Saimima, mengatakan acara tatap muka ini terkait dengan hasil pemilihan pimpinan DPRD Maluku Tenggara. "Sebelum disahkan, perlu ada klarifikasi dengan Gubernur Maluku terlebih dahulu," kata Izaak Saimima."Gubernur Maluku tidak hadir dalam acara itu karena beliau masih berada di luar daerah," katanya seraya menjelaskan kalau ia ditugaskan menerima semua anggota DPRD Maluku Tenggara dalam acara tersebut.Mochtar Touwe
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda, Dibahas dengan Pertimbangkan Prioritas Demi Kemajuan Jakarta

30 November 2022

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana
DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda, Dibahas dengan Pertimbangkan Prioritas Demi Kemajuan Jakarta

DPRD DKI Jakarta resmi menetapkan 35 Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


Jajal Lapangan JIS, Tim DPRD DKI Kalahkan Tim Anies Baswedan 3-0

29 Oktober 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berusaha melewati hadangan pesepak bola tim DPRD DKI Jakarta saat uji coba lapangan latih di Jakarta International Stadium, (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 28 Oktober 2021. Pertandingan persahabatan yang digelar PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Perseroda tersebut adalah bagian langkah pembuktian bahwa dua lapangan latih JIS yang berstandar internasional kini sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jajal Lapangan JIS, Tim DPRD DKI Kalahkan Tim Anies Baswedan 3-0

Meski kalah telak, Anies Baswedan menyatakan pertandingan persahabatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI itu untuk melihat kualitas rumput JIS.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.