Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolri : Berkaitan Pelanggaran HAM di Bojong Kapolwil Bogor Akan Ditindak

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Polri Jendral Da'i Bachtiar menyatakan, Kepala Kepolisian Wilayah Bogor Komisaris Besar Bambang Wasgito akan diperiksa terkait kasus kerusuhan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor. "Kapolwil Bogor akan diperiksa," kata Da'i, disela-sela rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (25/11). Kemarin, kepada TNR Kepala Pusat Provos Mabes Polri Brigadir Jenderal Rajiman Tarigan mengatakan, pihaknya belum memintai keterangan Kapolwil Bogor maupun Kapolres Bogor. Tetapi, delapan Brimob dan delapan prajurit Brimob dan tiga komandan kompi sudah dimintai keterangan. Seperti diketahui, lima orang tertembak peluru tajam saat kerusuhan di TPST Bojong pada (22/11) lalu.Da'i melanjutkan, pihaknya sudah melakukan tindakan untuk menghentikan anarkisme. "Oleh karena kepolisian diberikan alat dari mulai tongkat, borgol dan senjata api. Itu semua untuk menghentikan anarkisme, melindungi masyarakat atau orang lain," katanya. Tetapi, malah menimbulkan dampak sampai menyebabkan korban tertembak. "Kami lakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kami akan melihatnya secara utuh," katanya.Sebelumnya, anggota DPR Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan, Kapolwil Bogor dan Kapolres Bogor bertanggung jawab atas kerusuhan itu. Termasuk ditempatkanya Brimob disana. Menurutnya, dari keterangan masyarakat dua minggu sebelum terjadinya kerusuhan dua truk Brimob tiap sore mondar-mandir di wilayah TPST Bojong. "Kenapa Brimob ditempatkan disana?" kata Trimedya, "apakah pengusaha (PT Wira Guna Sejahtera) meminta Brimob?" tanyanya lagi. Menurut Trimedya, laporan masyarakat mengatakan, 20 orang tidak diketahui keberadannya dan 4 orang belum kembali. Mereka adalah Sahnan, Nabila, Arianto dan Najenan. Bambang, pernah menjadi kapolres Jakarta Barat, yang karena mempunyai masalah obat-obatan tetap malah dipromosikan menjadi Kapolwil Bogor?. "Apakah //track record// tidak diperhatikan. Perlu tindakan tegas," katanya.Da'i mengatakan, pihaknya tidak dapat langsung mencopot jabatan Kapolwil atau Kapolres. "Satu sisi ada yang minta dicopot. Ada lagi yang berpendapat lain, tapi tolong ya lihat dulu permasalahannya. Kami akan melihatnya secara utuh. Artinya bahwa ada satu peristiwa dimana ada sekelompok orang yang melakukan pengerusakan, pembakaran dan pengancaman, maka polisi yang ada disana melakukan tindakan. Nah, kemudian tindakan itu menimbulkan korban. Nah, inilah yang akan kami periksa," katanya. Da'i menyatakan akan melihat laporan pemeriksaan polisi yang diperiksa. Martha Warta
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

21 jam lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

1 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

1 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

9 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

30 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

30 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

31 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.