Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Klaten Kembalikan Mobil Dinas Fraksi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Klaten:Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Klaten memutuskan mengembalikan fasilitas mobil dinas atau mobdin ke Sekretariat DPRD (Setwan) DPRD setempat. Alasannya, fraksi bukanlah alat kelengkapan dewan yang dapat menerima fasilitas dari negara. Mereka mengembalikan mobil dinas berupa Suzuki Carry AD 272 C, serta kelengkapannya."Mobil dinas itu kami kembalikan karena ternyata dalam PP No 25/2004, lembaga fraksi di DPRD hanya mendapatkan fasilitas berupa biaya rapat, lainnya tidak," ujar Ketua FKS, Masykuri Nanang, Selasa (19/10)Mobil Suzuki Carry yang diberikan FKS tersebut sebenarnya bukanlah mobil baru, melainkan bekas mobil dinas Fraksi TNI/Polri pada periode 1999-2004. Selama hampir dua bulan sebelum mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil dinas itu, biasanya mobil tersebut dibawa bergantian oleh anggota FKS sesuai kebutuhan. Selain FKS, empat fraksi yang ada di DPRD Klaten juga mendapatkan fasilitas ini."Jika fraksi membutuhkan kendaraan untuk keperluan mobilitas sakan menggunakan kendaraan pribadi anggota fraksi atau kalaupun ke lembaga sifatnya meminjam," kata Nanang.Menurut Nanang, kecuali biaya rapat, PP No 25/2004 tidak memberikan arahan bagi fraksi untuk menerima fasilitas. Bahkan dikatakan, fasilitas biaya rapat fraksi ini pun tidak diberikan sebagai anggaran kepada fraksi tetapi dimasukkan dalam anggaran kinerja DPRD Klaten sehingga secara normatif adalah haknya Setwan. "Itu karena lembaga fraksi memang bukan alat kelengkapan dewan tidak," tandasnya.Ketua Fraksi Kebangkitan Bersama (FKB) Bambang Suprobo membenarkan mobil dinas yang dipergunakan oleh fraksi merupakan milik Sekertaris Dewan (setwan) dan dipinjampakaikan kepada fraksi yang ada di DPRD. Setwan sewaktu-waktu bisa mengambil mobil tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh anggota DPRD dari Partai Golkar Anang Widayaka yang mengatakan bahwa fraksinya tetap meminjampakai mobil dinas dari Setwan. "Kami pun siap saja jika sewaktu-waktu mobil itu diambil lagi oleh Setwan, tidak masalah," ujar Suprobo.Menurut Suprobo, berdasarkan PP No 25/2004 memang anggaran yang dialokasi ke fraksi sangat minim dan sangat berbeda dengan periode tahun lalu yang mendapatkan biaya operasional. Fraksi-fraksi di DPRD hanya mendapatkan biaya rapat, itupun tidak masuk dalam pos anggaran DPRD, melainkan masuk di pos pembiayaan Sekretariat DPRD. "Padahal tugas-tugas fraksi kan sebetulnya banyak," keluhnya. Imron Rosyid - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.