Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DIY Tak Tertarik Terbitkan Obligasi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tertarik menerbitkan obligasi. Selain persoalan peraturannya belum jelas, penerbitan obligasi oleh daerah justru akan menjadi beban berat bagi daerah bersangkutan. Untuk peningkatan dana pembangunan, Pemerintah DIY memilih mencarinya lewat direct investement. "Penerbitan obligasi tentu prosesnya sangat panjang. Kami belum tahu persis bagaimana aturannya sehingga kita tidak mau mengambil resiko. Yang jelas, DIY tidak mau menjadi kelinci percobaan untuk menerbitkan obligasi karena resikonya tentu sangat besar," kata Sekretaris Daerah Provinsi DIY Bambang S Priyohadi kepada Tempo, Jumat (1/10). Menurut Bambang, pengembangan dan pembangunan ekonomi di Yogyakarta sebenarnya tidak teralu terkendala oleh dana. Saat ini, kata dia, banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Yogyakarta. Hanya saja, Pemprov DIY harus selektif dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi di Yogyakarta.Dijelaskan Bambang, saat ini Pemprov DIY sedang menggarap sejumlah proyek pembangunan seperti pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta, pengembangan bandara Adi Sucipto, pembangunan air bersih dan pengembangan jaringan telepon model CDMA (Code Devision Multiple Access) di seluruh DIY."Dari empat proyek itu saja, sudah banyak investor yang tertarik bergabung karena pendekatan kita adalah direct investement," kata Bambang.Tentang penerbitan obligasi daerah, menurut Bambang, sesuai dengan ketentuan yang baru memang dimungkinkan. Hanya saja, kata dia, aturan-aturan tersebut harus dicermati secara sungguh-sungguh sehingga jangan sampai daerah justru dirugikan. Pemprov DIY sendiri, kata Bambang, sampai saat ini tidak tertarik untuk menerbitkan obligasi. "Intinya kita tidak aka gegabah sebelum paham betul mekanisme dan aturan mainnya," kata Bambang.Seperti diberitakan, untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan, sekarang pemerintah daerah dimungkinkan menerbitkan obligasi untuk pendanaan pembangunan daerahnya. Hanya saja, sesuai pasal 59 UU nomor 12/1999 hasil amandemen, pemerintah pusat tidak akan menjamin surat utang yang diterbitkan oleh daerah. Syaiful Amin - Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

14 jam lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

14 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

41 hari lalu

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


BRI Tawarkan ORI025, Pilihan Aman Bagi Investor Lama dan Pemula

54 hari lalu

BRI Tawarkan ORI025, Pilihan Aman Bagi Investor Lama dan Pemula

ORI025 menggunakan jenis kupon tetap atau fixed rate


DBS Ungkap Peluang Investasi Kuartal I 2024, Obligasi Sangat Menjanjikan

24 Januari 2024

Keuntungan obligasi FR bukan hanya sebagai passive income saja, tetapi keamanannya juga dijamin oleh negara. Simak ulasannya berikut ini. Foto: Canva
DBS Ungkap Peluang Investasi Kuartal I 2024, Obligasi Sangat Menjanjikan

DBS Group Research memproyeksikan investasi aset-aset yang berisiko lebih menjanjikan. Obligasi korporasi dengan peringkat A atau BBB yang terbaik.


Tertinggi Setelah Vietnam, Pasar Saham RI Menguat 2,71 Persen pada Desember 2023

9 Januari 2024

Suasana pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Tertinggi Setelah Vietnam, Pasar Saham RI Menguat 2,71 Persen pada Desember 2023

OJK optimistis industri pasar modal Indonesia masih tumbuh luas untuk semakin memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.


Dana Pihak Ketiga Perbankan Rendah, Ekonom Sebut Milenial Lebih Suka Simpan Duit di Saham

29 Desember 2023

Ilustrasi menabung atau tabungan. Shutterstock
Dana Pihak Ketiga Perbankan Rendah, Ekonom Sebut Milenial Lebih Suka Simpan Duit di Saham

Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan hanya 4 persen.


Kreditur Obligasi Waskita Karya Belum Setuju Skema Restrukturisasi, Ini Kata Stafsus Erick Thohir

19 Desember 2023

Logo Waskita. waskita.co.id
Kreditur Obligasi Waskita Karya Belum Setuju Skema Restrukturisasi, Ini Kata Stafsus Erick Thohir

Stafsus Erick Thohir menanggapi kreditur obligasi Waskita Karya yang belum menyetujui skema restrukturisasi.


Obligasi dan Sukuk untuk Pembiayaan IKN Nusantara

14 Desember 2023

Otorita IKN mengkaji skema pembiayaan berupa penerbitan obligasi, sukuk, dan pinjaman untuk mendanai proyek ibu kota baru.
Obligasi dan Sukuk untuk Pembiayaan IKN Nusantara

Ruang bagi Otorita IKN Nusantara menerbitkan obligasi dan sukuk sudah terbuka dengan adanya klausul dalam revisi UU IKN Nusantara.


Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi

30 November 2023

Waskita Karya. Istimewa
Obligasi Waskita Karya Terancam Masalah Keuangan, Asosiasi Asuransi Bicara Tata Kelola Investasi

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menjelaskan bahwa pengurus AAJI selalu menyampaikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola investasi kepada anggotanya.