TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 300-an massa yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD), Rabu (28/7) siang mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. Dalam aksinya, mereka menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat ini masih dibahas Komisi I DPR. Dalam aksi tersebut, mereka menilai RUU TNI membuka peluang bagi tentara untuk kembali merampas jabatan-jabatan yang semestinya dijabat oleh orang sipil. PRD juga menganggap RUU tersebut menjadi legalitas tentara untuk TNI merebut kembali kekuasaan politik. Ketua Umum PRD Yusuf Lakaseng menyatakan, partainya bukan berarti tidak setuju lahirnya undang-undang tentang TNI. Namun, yang dibutuhkan rakyat Indonesia, menurut Yusuf, adalah undang-undang TNI yang tidak militerisme dan memiliki kecenderungan merampas hak-hak masyarakat sipil. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan diatas kap sebuah mobil tersebut, PRD menuntut dihapuskannya struktur teritorial TNI. Selain itu, mereka juga meminta segera dilakukannnya nasionalisasi aset-aset bisnis TNI/Polri, perwira tingggi dan mantan jenderal. Ecep S. Yasa - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI
28 hari lalu
Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI
RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru
32 hari lalu
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru
Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?
