Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Hingga berakhirnya masa kampanye pekan ketiga, pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi masih mengungguli keempat pasangan lainnya dalam hal pelanggaran aturan kampanye. Hal ini berdasarkan catatan laporan pelanggaran yang masuk ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selama tiga pekan ini. "Panwas juga menerima banyak kasus politik uang. Baik pemberian uang atau barang ketika kampanye maupun bukan masa kampanye," kata Ketua Pemantauan Panwaslu Didik Supriyanto, di kantornya, Jakarta, Rabu (23/6).Dari 190 pelanggaran yang dilaporkan ke Panwaslu, 169 kasus merupakan dugaan pelanggaran administrasi, 31 kasus terindikasi pidana. Sedangkan 46 dari 169 kasus itu merupakan pelanggaran administrasi oleh pasangan Mega-Hasyim. Sebanyak 34 kasus dilakukan tim kampanye dan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, 33 kasus oleh pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, 24 kasus oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan 22 kasus dilakukan oleh pasangan Hamzah Haz- Agum Gumelar. Dari 31 dugaan pelanggaran pidana, 10 kasus dilakukan oleh pasangan Mega-Hasyim, 7 kasus dilakukan pasangan Amien-Siswono, pasangan Wiranto-Wahid dan Susilo-Kalla masing-masing 6 kasus, dan 2 kasus dilakukan oleh Hamzah-Agum. Umumnya, dugaan kasus-kasus pidana ini berupa keikutserataan pegawai negeri sipil dalam kampanye atau penggunaan fasilitas negara. Sementara itu, pelanggaran administrasi umumnya berupa pemasangan alat peraga di tempat-tempat terlarang dan pelanggaran lalu lintas. Untuk tindakan pelanggaran administrasi pada pemilu presiden ini, kata Didik, cenderung lebih baik penanganannya. Pasalnya, kata dia, KPU lebih banyak memiliki waktu untuk menangani pelanggaran pemilu. Hal ini berbeda dengan pemilu legislatif di mana KPU disibukkan dengan pendistribusian logistik pemilu. "Dalam kasus money politics ini, Panwaslu kesulitan menindak karena dihadapkan peraturan yang tidak jelas," kata dia.Untuk kasus pidana, kata Didik, Panwaslu mengaku kesulitan menindak karena pihaknya juga kesulitan menentukan pihak-pihak mana yang akan diberi sanksi. Ssesuai aturan kampanye, pihak yang bisa kena sanksi dalam kasus menyertakan PNS dalam kampanye adalah sanksi pidana bagi tim kampanye dan sanksi adminstrasi oleh atasan PNS bersangkutan. "Selain itu, kita menghadapi kendala dalam memastikan pihak yang menyertakan PNS," kata dia.Purwanto - Tempo News Room
Iklan
