Iklan
TEMPO Interaktif, Denpasar:Presiden Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan situasi politik dalam negeri yang menghangat saat kampanye calon presiden kali ini, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, pertikaian politik bisa berakibat munculnya disitegrasi bangsa. Cita-cita dan tujuan kemerdekaan untuk bangsa yang lebih demokratis, terbuka dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, malah akan sulit diterapkan dalam kondisi internal seperti itu, katanya saat membuka Sidang Tahunan Asian African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-43 di Nusa Dua, Bali Senin (21/6). Kondisi seperti itu, tambah Mega, masih menjadi masalah negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Menurutnya, tak jarang ditengah kesulitan menyelesaikan masalah internal seperti itu, bangsa-bangsa di kawasan ini justru menjadi rentan terhadap berbagai sangsi internasional. Itu terjadi karena bentuk dan cara penyelesaian masalah dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai dan standar baru di bidang demokrasi, transparansi dan hak asasi manusia, sambungnya.Mega yakin kalau persoalan-persoalan politik internal itu merupakan dampak dari persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Masalah inilah, menurutnya, yang merangsang makin kerasnya perebutan akses ke sumber daya ekonomi diantara kelompok dalam satu bangsa. Untuk mengatasi hal itu, dia mengusulkan agar perwakilan dari 33 negara yang mengikuti acara itu untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih. Yang paling utama dalam mewujudkan masalah itu adalah dengan memerangi korupsi, kata Mega yang kembali mencalonkan diri sebagai presiden ini. Konfrensi yang bertujuan untuk membuat rancangan hukum-hukum internasional ini, akan berlangsung hingga 25 Juni nanti ini, rencananya akan membahas berbagai hal. Diantaranya masalah hak azasi manusia dalam Islam yang diusulkan Arab Saudi, penerapan hukum internasional yang efektif untuk memerangi terorisme, perlindungan internasional terhadap budaya lokal, terorisme internasional, dan hukum laut internasional. Konfrensi AACLO sendiri sudah berlangsung yang ke-43. Acara tahunan ini sebelumnya digelar di Seoul, Korea Selatan. Meski keanggotaannya tersebar di 47 negara, namun yang hadir di Nusa Dua kali ini hanya 33 negara saja. Organisasi ini sempat mengukir sejarah dengan menerbitkan rancangan hukum laut internasional, yang akhirnya disahkan PBB menjadi salah satu produk hukum internasional. Raden Rachmadi Tempo News Room
Iklan
