Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkopolkam Penguasa Darurat Sipil NAD

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh belum tentu akan menjadi penguasa darurat sipil di Kepulauan Serambi Mekah tersebut menyusul perubahan status dari darurat militer ke darurat sipil sejak tanggal 19 Mei besok.Yang pasti akan ada pengiriman tim asistensi gabungan dari pusat yang akan membantu pelaksanaan pemerintahan di sana.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad Interim Hari Sabarno menyatakan sangat memungkinkan pemerintah pusat menjadi penguasa darurat sipil sesuai undang-undang no 23 tahun 1959. Bisa jadi ketua badan pelaksana harian ditunjuk dari pusat yakni Menkopolkam sendiri, ujar Hari Sabarno seusai rapat gabungan pemerintah dengan DPR di Gedung DPR Senin malam (l7/5). Rapat yang berakhir hingga menjelang dini hari tersebut dihadiri Menko Kesra ad interim Malik fadjar, menkopolkam ad interm Hari Sabarno, Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto, Jaksa Agung MA Rachman, Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar dan utusan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Djakti.Dalam rapat yang dipimpin wakil ketua DPR Soetarjo Soeryogoeritno dan AM Fatwa dibahas mekanisme pemantapan pemerintahan, pemulihan keamanan, penegakkan hukum, sebagai bagian dari operasi terpadu. Selanjutnya dijelaskan Hari Sarbano operasi terpadu di NAD itu akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.Mengenai tim asistensi dari pusat menurut Hari Sabarno merupakan organisasi gabungan dari berbagai macam instansi. Dalam tugasnya nanti akan melakukan pengendalian operasi terpadu bersama-sama dengan pemerintah setempat.Hari Sabarno menegaskan Abdullah Puteh tetap memiliki tangung jawab sebagai gubernur. Ini sangat penting terutama untuk mengetahui wilayah mana saja di kabupaten/kota yang keamanannya masih terganggu. Dikatakannya secara umum suasana di Aceh dapat dikendalikan melalui pendekatan kemanusiaan dan operasi terpadu lainnya sehingga patut dirubahnya status darurat dari militer ke sipil.Anggota DPR dari Fraksi Perjuangan Teras Narang menyatakan kendati status militer berubah menjadi darurat sipil namun DPR meminta TNI/POLRI tetap di posnya masing-masing.. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kondisi NAD aman dan stabil dari ancaman gangguan keamanan GAM.Tentang tim asistensi dari pusat Teras Narang menyatakan prinsipnya DPR bisa memahami dan menyetujui keputusan pemerintah itu. Namun ditegaskan tim asistensi tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan korupsi Abdullah Puteh. Kalau mau diperiksa silakan saja tapi sepenuhnya itu wewenang Kejaksaan Tinggi setempat, kata Teras Narang. Ecep S.Yasa Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berdalih sedang Perang, Zelensky Sebut Kini Bukan Waktu yang Tepat untuk Pemilu

7 November 2023

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina 10 Juni 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Berdalih sedang Perang, Zelensky Sebut Kini Bukan Waktu yang Tepat untuk Pemilu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sekarang bukan waktu yang tepat untuk pemilu, selagi Ukraina masih berada di bawah serangan invasi Rusia.


Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

8 September 2023

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto, dan Kasubdit Tipidter AKBP Muliadi memperlihatkan dua senjata api jenia M-16 sisa konflik yang diserahkan tokoh maayarakat dalam konferensi pers di Polda Aceh, Kamis, 7 September 2023. Foto: PID Bidhumas Polda Aceh.
Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif

Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy sebut 2 senpi jenis M-16 yang diserahkan warga Pidie pekan lalu masih aktif.


Prabowo Subianto Wakili Jokowi Tetapkan Komcad 2023, Siapa Anggotanya dan Kapan Bisa Dikerahkan?

12 Agustus 2023

Personel Komponen Cadangan melakukan defile saat Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2023 di Lapangan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat 11 Agustus 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 2.497 personel Komcad TNI Tahun 2023 dari sejumlah unsur warga negara yang merupakan sumber daya yang disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Prabowo Subianto Wakili Jokowi Tetapkan Komcad 2023, Siapa Anggotanya dan Kapan Bisa Dikerahkan?

Menhan Prabowo Subianto mewakili Presiden Jokowi memimpin upacara Penetapan Komponen Cadangan atau Komcad 2023. Kapan bisa dikerahkan?


Invasi Rusia, Ukraina Pindah Hari Raya Natal dan Batalkan Pemilu Legislatif

29 Juli 2023

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mendengarkan saat dia menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar di Rumah Horodetskyi, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina 19 Juli 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool/File Foto
Invasi Rusia, Ukraina Pindah Hari Raya Natal dan Batalkan Pemilu Legislatif

Invasi Rusia berbuntut panjang. Ukraina bahkan memindahkan Hari Raya Natal dan batalkan pemilu legislatif karena darurat militer.


Ukraina Perpanjang Darurat Militer, Pemilu Legislatif pada Oktober Dibatalkan

28 Juli 2023

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menghadiri sesi parlemen sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara kepada anggota parlemen Ukraina melalui tautan video, saat serangan Rusia terhadap Ukraina berlanjut, di Kyiv, Ukraina pada 3 Mei 2022. (Reuters)
Ukraina Perpanjang Darurat Militer, Pemilu Legislatif pada Oktober Dibatalkan

Parlemen Ukraina pada Kamis memperpanjang darurat militer selama 90 hari lagi, sehingga membatalkan rencana pemilu legislatif pada Oktober mendatang


Kronologi Pemberontakan Grup Wagner: Bersiap Serang Moskow dan Kudeta Putin

26 Juni 2023

Tentara bayaran privat Wagner Group menarik diri dari markas Distrik Militer Selatan untuk kembali ke pangkalan, di kota Rostov-on-Don, Rusia, 24 Juni 2023. REUTERS/Stringer
Kronologi Pemberontakan Grup Wagner: Bersiap Serang Moskow dan Kudeta Putin

Kronologi pemberontakan Grup Wagner ke Putin hingga menuju Moskow sebelum Yevgeny Prigozhin, memerintah untuk kembali ke pangkalan


Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan

25 Juni 2023

Rumoh Geudong. Dok. Museum HAM Lorong Ingatan
Jejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan

Bukti pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Rumoh Geudong dirobohkan. Berikut peristiwa sejarah yang terjadi di Rumah Geudong.


Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan

14 Februari 2023

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengkonfirmasi telah membakar pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa, 7 Februari 2023 [istimewa]
Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan

Pilot Susi Air dikabarkan masih disandera KKB. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sempat menyatakan darurat sipil diberlakukan di Papua.


Bagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?

12 Februari 2023

Aparat Keamanan gabungan TNI-Polri mengevakuasi masyarakat di Distrik Paro ke Pos Barak Baru Satgas Satuan Organik Korem 172/PWY Yonif R 514/SY, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Foto: Istimewa
Bagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?

Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.


Gagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?

12 Februari 2023

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengkonfirmasi telah membakar pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa, 7 Februari 2023 [istimewa]
Gagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?

Di Indonesia, darurat sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.