Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilarang Bicara, Anggota DPRD Teriak Usai Sidang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Singaraja: Tjhie Su Liong, anggota DPRD Buleleng, Bali, berteriak-teriak begitu selesai mengikuti sidang, Senin (17/5). Dia mengaku tidak puas karena pimpinan sidang melarang membocorkan isi rapat yang membahas soal pembagian dana purnabakti kepada pers.Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Sudana itu memang sejak awal terlihat tanda-tandategang. Wakil Ketua Dewan memaklumkan kepada pers, bahwa rapat itu merupakan rapat tertutup. Sehinggapers diminta menjauh. Terdengar pula agar anggota Dewan yang menghadiri rapat itu untuk tidak membocorkan jalannya diskusi kepada siapapun, termasuk kepada pers. "Kami diancam pasal 113 KUHP. Hak bicara kami dikebiri," kata Liong belakangan. Menurut Liong, dalam rapat itu antara lain dibicarakan soal rencana pembagian dana purnabakti bagi anggota Dewan yang akan segera mengakhiri masa tugasnya. Dalam masalah pembagian dana purnabakti, hak Su Liong sebagai anggota Dewan merasa disunat. Sebab, secara sepihak pimpinan Dewan telah memutuskan pembagian dana purnabakti khusus kepada Su Liong tidak diberikan penuh. Jika teman-temannya bakal menerima Rp 45 juta, maka Su Liong kurang dari setengahnya atau hanya dijatah Rp 20 juta saja. Kebijakan pimpinan Dewan itu ditempuh mengingat Liong baru akhir Januari 2004 dilantik sebagai anggotaDPRD Buleleng menggantikan Putu Mara Artha. Mara Artha tergantikan karena yang bersangkutan keluar dari PDIP dan memilih menjadi Ketua DPC Partai Pelopor Buleleng. Wakil Ketua Dewan Gede Widnyana Dangin, menjelaskan kepada Tempo News Room bahwa masalah dana purnabakti bagi Liong sebenarnya sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Sebab kebijakan itu sudah dituangkan dalam SK DPRD Buleleng No. 11 Tahun 2004. Itu artinya, semua anggota Dewan harus tunduk dan mengakui keputusan bersama itu. "Kalau ada yang masih ngotot, silakan. Tapi keputusan itu tak akan berubah," tandas Gede Widnyana.Sementara itu, Wakil Ketua Made Sudana membantah kalau dirinya dinilai mengancam anggota Dewan yangmembocorkan isi rapat. Sebab yang dia sampaikan adalah menyangkut tata tertib Dewan. "Tata tertib Dewanmemang mengatur demikian. Jika isi rapat tertutup dibocorkan, maka secara formal lembaga berhak menuntutanggota yang tidak disiplin," tegas dia.Bagi Liong, peringatan untuk tutup mulut yang disampaikan pimpinan rapat secara berulang-ulang itu dinilai sebagai bentuk pemasungan anggota Dewan. "Saya tidak puas. Masak berbicara masalah kebenaran tidak dibolehkan. Tolong ditulis besar-besar, ini merupakan pengebirian hak bicara anggota Dewan," katanya dengan nada tinggi. Made Mustika - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.