Iklan
TEMPO Interaktif, Pekanbaru: Tuntutan kalangan pendidikan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, agar Bupati Jefri Noer dicopot akhirnya terkabul. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar, Sabtu (21/2), memutuskan memberhentikan Jefri Noer dan wakilnya, H.A. Zakir, dari seharusnya menjabat hingga 2006.Keputusan itu dibacakan langsung oleh Ketua Dewan Syaifuddin yang menjadi pimpinan sidang setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi. "Hasil kesepakatan memutuskan untuk menetapkan pemberhentian bupati dan wakil bupati dari jabatannya," ucap Syaifuddin dalam sidang yang tidak dihadiri 11 dari 45 anggota Dewan itu.Keputusan itu disambut hangat oleh para undangan dari berbagai kalangan yang menghadiri sidang paripurna. Puji syukur menggema di ruang sidang. Sebagian guru, termasuk Abdul Latief Hasyim--Kepala Sekolah SMUN 2 Air Tiris yang diusir oleh Jefri dalam suatu pertemuan--tampak menitikkan air mata."Saya lega dan puas dengan keputusan DPRD Kampar. Saya rasa kebahagiaan juga dirasakan seluruh masyarakat Kampar," kata Latief dengan nada tenang, meski raut wajahnya terlihat lelah. Suasana gembira juga terlihat di gedung Mahligai Bangsa Bangkinang, Dewan Pendidikan Kampar, dan bundaran Balai Bupati Kampar. Para guru, murid, mahasiswa, para ulama, dan ninik-mamak menyanyikan lagu-lagu perjuangan.Sidang paripurna yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian itu sempat diskors selama 10 menit agar para anggota Dewan dapat bermusyawarah dikarenakan dua dari enam fraksi memberikan pandangan yang mengambang. Kedua fraksi itu adalah Fraksi Partai Amanat Ummat (FPAU) dan Fraksi TNI-Polri."Fraksi PAU menilai kerja panitia khusus yang meneliti permintaan agar Jefri Noer mundur belum sempurna akibat waktu yang relatif singkat untuk menyikapi desakan masyarakat. Oleh karena itu, FPAU juga tidak bisa memberikan keputusan maksimal," kata H.M. Zakir, yang menjadi juru bicara FPAU.Pernyataan Fraksi PAU itu sudah diperkirakan berbagai kalangan di Riau, karena ada perpecahan. Perpecahan di tubuh fraksi ini kian jelas setelah dua anggotanya, Sudirman dan Arifin D.S., mengundurkan diri dari Fraksi PAU terhitung 20 Februari.Sementara itu, Fraksi TNI-Polri menyatakan belum dapat menerima sepenuhnya keputusan panitia khusus untuk mencopot Jefri Noer. Fraksi ini memilih menyerahkan persoalan ini kepada undang-undang dan ketentuan yang berlaku.Empat fraksi lainnya, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Partai Persatuan, dan Fraksi Partai Golkar secara tegas menyatakan menerima keputusan panitia khusus sekaligus menarik mandat dari Bupati Jefri Noer dan Wakil Bupati Zakir. "DPRD Kampar segera menyampaikan keputusan anggota Dewan yang mencabut mandat kepada Jefri Noer ke Presiden RI melalui Gubernur Riau dan Mendagri," kata Syaifuudin.Dia menegaskan, DPRD Kampar juga akan meminta Gubernur Riau H.M. Rusli menunjuk atau menempatkan pejabat sementara pengganti Jefri. "Sebenarnya sepanjang belum ada keputusan dari Mendagri mencopot Jefri, dia masih berhak memimpin daerah ini. Tapi karena keputusan DPRD Kampar juga sudah ada dan sejak kasus ini mencuat Jefri Noer tidak aktif lagi, sewajarnya Gubernur menempatkan segera pejabat Bupati Kampar untuk memulihkan kinerja aparat pemerintah di daerah ini," kata Syaifuddin.Ketua DPRD Kampar itu juga meminta agar mulai Selasa (24/2) aktivitas di pemerintahan dan proses belajar-mengajar di sekolah di Kabupaten Kampar diaktifkan kembali. "Aspirasi masyarakat sudah ditampung DPRD Kampar. Sudah sewajarnya semua masyarakat, khususnya para guru dan murid, kembali mengajar dan belajar seperti semula," ujarnya.Menanggapi hasil Sidang Paripurna Dewan tersebut, Jefri Noer menegaskan bahwa dirinya tidak diberhentikan oleh DPRD Kampar, melainkan hanya diusulkan untuk dipecat. "Saya bukan diberhentikan. Itu hanya usulan," kata Jefri saat dihubungi melalui telepon dari Jakarta, Sabtu (21/2). Jefri menilai adalah hak DPRD untuk mengusulkan pemberhentian dirinya, tapi ia menganggap pemberhentian itu prematur. Pemberhentian seseorang dari jabatan bupati, menurut Jefri, harus mengacu pada undang-undang yang berlaku dan harus ada proses hukum. "Guru itu harus melapor kepada polisi dan harus dibuktikan," katanya.Jefri mengatakan akan tetap bekerja seperti biasa. Pemberhentian dari jabatan, menurut dia, harus berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 108/2000. "Jadi, saya tetap menjalankan tugas sehari-hari, tidak ada problem," ujarnya. Usulan pemberhentian Jefri sebagai bupati telah dilakukan dua kali. "Jadi, ini bukan barang baru," katanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jefri dituntut mundur melalui demonstrasi besar-besaran oleh ribuan pelajar dan guru karena dianggap menghina profesi guru. Dalam pertemuan dengan guru, yang dihadiri oleh Latief, Jefri sempat mengucapkan kata-kata bahwa guru tidak sebanding dengan dirinya yang bupati dan ia mengusir mereka. Mengenai kasus itu, Jefri menilai ada upaya rekayasa untuk menggulingkan dirinya. Ia membantah telah melecehkan Abdul Latief Hasyim. Menurut Jefri, ia hanya menasihati Abdul Latief karena tidak memperhatikan dengan serius pada waktu rapat. "Saya tegur, agar tidak mengganggu rapat," katanya. Eva/Edy Can - Tempo News Room
Iklan
