Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembentukan BIN di Daerah Dicurigai Ada Kepentingan Bisnis

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: The Indonesian Human Right Monitor, Imparsial, mencemaskan rencana presiden Megawati yang akan menyetujui pembentukan kantor-kantor wilayah Badan Intelijen Nasional dari provinsi hingga ke kota atau kabupaten. Persetujuan presiden yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden ini dinilai Imparsial hanya akan memperluas peluang penyalahgunaan wewenang badan intelijen. Kecenderungan itu terlihat dari perluasan wewenang BIN yang mulai menangani hal-hal teknis di luar kewenangan koordinasi intelijen. Seperti kewenangan untuk mengawasi peredaran uang palsu dan pengawasan pencetakan dokumen penting dan rahasia. Kewenangan itu juga meluas hingga mengawasi pencetakan kartu kredit. "Saya curiga ini arahnya pada kepentingan bisnis, dimana seseorang yang akan membuat kartu kredit misalnya harus lewat persetujuan BIN," ujar Direktur Program Imparsial, Rachland S. Nashidik, di kantornya, Selasa (13/1) Menurut Rahland, perluasan kewenangan ini akan lebih bahaya lagi jika draf RUU Intelijen yang sempat bocor ke tangan publik jadi disahkan DPR. Sebab, dalam draf tersebut badan intelijen memiliki kewenangan untuk menahan seseorang selama 3 x 90 hari, membuat unit pasukan sendiri, membeli senjata sendiri. Bahkan berhak mengambil seseorang dan menolak untuk memberitahukan keberadaan penahanannya. Jika demikian halnya, dikhawatirkan fungsi dan kewenangan BIN di daerah akan justru tumpang tindih dengan kewenangan dan fungsi polisi. Apalagi jika benar anggaran yang digunakan untuk pembiayaan BIN di daerah diambil dari anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kepolisian. "Ini menurut kami bukan menguatkan sistem pengelolaan keamanan nasional, tetapi justru melemahkan," ujar Rachland. Imparsial juga memandang instansi organisasi BIN sebagai //fait accomply// eksekutif terhadap kewenangan parlemen. Ekspansi ini agaknya sengaja dibuat untuk menciptakan adanya jaminan hukum yang lebih kuat terhadap eksistensi BIN, setelah sebelumnya draft RUU intelijen negara yang diduga disusun sendiri oleh BIN bocor kepada publik dan ditolak karena kewenangannya yang sangat eksesif.Oleh karena itu, Imparsial mendesak Megawati untuk secara jujur mengukur bobot kepemimpinan dan kemampuan manajemennya, sebelum meloloskan kebijakan memperluas kewenangan BIN itu. "Presiden harus sungguh-sungguh bertanya kepada diri sendiri, apakah mampu mengontrol dan mengarahkan organisasi BIN yang semakin powerfull itu," katanya. Sebab tanpa kemampuan untuk mengontrol dan mengoreksi jika kemudian hari kekuasaan intelijen bertambah besar, dikhawatirkan hal itu hanya akan menjadi rumah bagi power corruption dan impunity. Ramidi - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

1 menit lalu

Pekerja tengah melakukan perawatan pesawat Garuda Indonesia di fasilitas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 26 Maret 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Citilink menyediakan 1,4 juta tempat duduk dan 170 extra flight untuk musim mudik lebaran 2024. GIAA memperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebanyak 18% dari tahun lalu. TEMPO/Tony Hartawan
Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

Rencana merger antara Garuda Indonesia dan InJourney bisa beres tahun ini asal memenuhi beberapa faktor.


Benarkah Bumi Akan Alami Kegelapan pada 8 April 2024?

2 menit lalu

Penampakan gerhana bulan sebagian atau Parsial di langit Jakarta, Minggu, 29 Oktober 2023. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) peristiwa gerhana bulan parsial terjadi saat posisi Bulan, Matahari dan Bumi sejajar membuat sebagian piringan bulan masuk ke umbra (bayangan gelap) Bumi sehingga saat puncak gerhana terjadi Bulan akan terlihat gelap sedikit kemerahan di bagian yang terkena umbra Bumi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.
Benarkah Bumi Akan Alami Kegelapan pada 8 April 2024?

Ahli Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin mengatakan informasi yang menybut Bumi akan mengalami kegelapan pada 8 April 2024 tidak benar.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

4 menit lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Mengapa Banyak Orang Senang Nonton Film Horor?

8 menit lalu

Ilustrasi menonton film horor. Freepik.com
Mengapa Banyak Orang Senang Nonton Film Horor?

Bioskop yang menayangkan film horor masih terus diminati. Kenapa orang senang nonton film horor? Adakah manfaat bagi kesehatan?


Demonstran Yordania Desak Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel

9 menit lalu

Massa melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di dekat kedutaan Israel di Amman, Yordania, 28 Maret 2024. REUTERS/Alaa Al-Sukhni
Demonstran Yordania Desak Diakhirinya Perjanjian Damai dengan Israel

Ribuan warga Yordania menyerukan diakhirinya perjanjian perdamaian antara negara itu dengan Israel, sebagai protes atas gesonida di Gaza


Cerita Bos PT SHB Tersangka TPPO Berkedok Magang Ferienjob saat Pertama Kali Libatkan Mahasiswa Indonesia

14 menit lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Cerita Bos PT SHB Tersangka TPPO Berkedok Magang Ferienjob saat Pertama Kali Libatkan Mahasiswa Indonesia

Bos PT SHB, Enik Waldkonig, menyebut ia pertama kali melibatkan mahasiswa Indonesia di program ferienjob pada 2022


Jadwal Liga Jerman Pekan Ke-27: Ada Der Klassiker Bayern Munchen vs Borussia Dortmund, Simak 5 Fakta Menariknya

14 menit lalu

Pemain Bayern Munchen, Harry Kane, Serge Gnabry, Eric Dier, Thomas Mueller dan Leon Goretzka merayakan kemenangan timnya setelah kalahkan Lazio dalam Leg Kedua Liga Champions di Allianz Arena, Munich, Jerman, 5 Maret 2024. REUTERS/Angelika Warmuth
Jadwal Liga Jerman Pekan Ke-27: Ada Der Klassiker Bayern Munchen vs Borussia Dortmund, Simak 5 Fakta Menariknya

Jadwal Liga Jerman pekan ke-27, akhir minggu ini, akan menampilkan laga Der Klassiker Bayern Munchen vs Borussia Dortmund. Simak 5 fakta menariknya.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

28 menit lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

Status kemitraan ojol berkaitan dengan kewenangan beberapa kementerian atau lembaga lainnya.