Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram: Sedikitnya 270 ribu rumah dari sekitar 950 ribu rumah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berada di kawasan kumuh yang tak layak huni serta rentan akan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Warganya pun berpotensi terserang penyakit menular. Demikian catatan Sub Dinas Perumahan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Dari 270 ribu perumahan, 40 diantaranya tersebar di 50 titik kota/kabupaten di NTB. Tidak tanggung-tanggung, jumlah jiwanya pun mencapai 1,350 juta jiwa -jika satu rumah terisi 5 jiwa-, dari 4,150 juta jiwa total penduduk NTB. "Kawasan yang jadi prioritas untuk pembenahan lokasi, terutama di pemukiman banjir dan longsor adalah sebagian Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa," kata Insinyur Jalal, Kepala Kimpraswil NTB didampingi I Made Drasta Negara, Kepala Seksi Perumahan, di Mataram, beberapa waktu lalu.Dicontohkannya, daerah yang potensi longsor dan banjir ada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, terutama yang bermukim di sekitar hutan Pusuk dan hutan linsung Sesaot. Ada pula di Kota Mataram yang rumahnya di bantaran kali Jangkok dan sungai Ancar di Kelurahan Getap. Sementara, yang berada di Kabupaten Sumbawa, terutama di Kecamatan Taliwang jumlahnya mencapai 400 ribu jiwa.Sementara, kawasan yang merupakan langganan longsor dan banjir ada di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa. Daerah ini pernah dilanda banjir besar pada 2001, menewaskan dua orang, puluhan ternak hilang dan rumah hanyut. Kawasan ini berpotensi banjir lantaran dari segi geografisnya berada di bawah aliran sungai. "Kita telah ajukan anggaran dana sebesar Rp. 67 miliar ke pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2004 yang telah disetujui Gubernur NTB," kata Jalal. Menurut Ahmad Junaidi, Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, semakin bertambahnya jumlah perumahan yang berpotensi terjadi bencana alam, diakibatkan ulah pemerintah daerah sendiri yang tidak serius menangani kasus pencurian kayu di hutan. Dicontohkannya, di hutan sekitar Gunung Rinjani, seperti hutan lindung Sesaot, hutan lindung Pusuk, hutan Gangga dan hutan di Lombok Timur, sudah dalam kondisi sudah parah. "Padahal hutan di Gunung Rinjani adalah penopang air di Pulau Lombok," katanya di Mataram, Sabtu (29/11).Tidak seriusnya Pemprov NTB menangani kerusakan hutan, kata Junaidi, diantaranya muncul Surat Keputusan (SK) Bupati untuk pemanfaatan kayu limbah di areal hutan lindung yang dikeluarkan sejumlah Bupati di Pulau Lombok: Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Tengah dan Bupati Lombok Timur. "SK itu untuk mengeksploitasi perut hutan, sisi perlindungan tidak ada," kata Junaidi.Selain itu, Walhi NTB juga menyayangkan munculnya kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)yang mengekspolrasi hutan Dodo seluas 96 hektare di Sumbawa Besar untuk kegiatan pertambangan. "Jika dibiarkan, kerusakan hutan di NTB tinggal menunggu waktu. Jika Kimpraswil menyebut adanya ribuan lokasi perumahan berpotensi terjadi bencana alam, bisa dijadikan momentum untuk mengevaluasi kerusakan lingkungan di provinsi NTB," kata Junaidi lagi. Sujatmiko - Tempo News Room
Iklan
