Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Harapan Indonesia untuk mengambil kembali uang negara dari keluarga Hendra Rahardja nyaris pupus. Sebab pemerintah Australia tidak bisa memerintahkan bank membekukan dana milik bos Grup Gajah Tunggal itu. Kewenangan itu berada di tangan pengadilan, atau jika yang bersangkutan terbukti terlibat tindak pidana. Kita tidak bisa berharap dari pemerintah Australia, kata Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, usai mengikuti sidang kabinet terbatas, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/2). Menurut Yusril, pihaknya tengah mempelajari hukum Indonesia dan Australia sebelum mengambil langkah tertentu. Berdasarkan hukum Australia pemerintah bisa mengajukan klaim paling lambat enam bulan setelah ia meninggal. Namun pemerintah Australia tidak bisa memberikan kepastian. Ujung-ujungnya juga masuk ke pengadilan Australia. Dan kalau sudah masuk, Australia akan berdalih kewenangan pengadilan tidak bisa dipengaruhi pemerintah, keluhnya. Sebelumnya Yusril pernah mengatakan, sebelum klaim diajukan pemerintah akan mengklarifikasi harta yang dimiliki Hendra. Terutama, mana harta pribadi dan mana milik perusahaan. Di samping itu juga masalah kepemilikan yang didapat dari ahli warisnya. Menteri Yusril mengaku belum tahu agenda dalam kunjungan Perdana Menteri Australia, John Howard, akhir pekan ini. Sehingga dia belum bisa memastikan apakah masalah Hendra Rahardja akan dibicarakan dalam pertemuan antara Howard dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saya belum tahu, tapi bisa saja berkembang dalam diskusi, katanya. Yang pasti, pemerintah akan terus mencari jalan lain sebagai solusi. Dalam waktu dekat, Kejaksaan Agung akan mengajukan permohonan ekstradisi anak Hendra Rahardja, Eko Eddy Putranto dan istrinya, Sherny Kojongian. Namun pengajuan ekstradisi atas keluarga Hendra tidak akan ditukar dengan permintaan Australia untuk mengekstradisi Abu Quesy, tersangka pembawa imigran gelap asal Irak ke Australia. Tidak ada negosiasi, ujarnya. Masalah legal cooperation, menurut Yusril, dalam banyak hal telah dilakukan dengan Australia. Kendati demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan, apakah itu akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tapi soal legal cooperation ini sendiri, terpisah dengan Abu Quesy. Jadi tidak bisa dijadikan bahan bergaining, katanya. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)
Iklan
