TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Hukum DPR RI Teras Narang mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta lembaga perwakilan rakyat mengubah putusan soal kasus Trisakti dan Semanggi. Soal ini disampaikan Teras saat ditanya Tempo News Room, Kamis (19/12). “Saya kira Komnas bisa menempuh suatu mekanisme semacam menyampaikan surat resmi kepada DPR. Lakukan saja. Setelah itu akan ada prosesnya sendiri,” ujar Narang sembari menambahkan bahwa dengan adanya mekanisme itu ia belum bersedia menyebutkan apakah ada perubahan atau tidak. Komnas HAM sendiri mengajak Kejaksaan Agung untuk mendesak DPR mengubah keputusannya. Dalam keputusannya beberapa waktu lalu, DPR menyatakan tidak ada pelanggaran berat dalam kasus Semanggi dan Trisakti. Keputusan ini tidak memungkinkan digelarnya pengadilan HAM ad hoc. Akibatnya, Kejaksaan Agung akan sia-sia menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus tersebut. (Andi Dewanto-Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Fakta Penting, dan Klasemen Pembalap
1 menit lalu
Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Fakta Penting, dan Klasemen Pembalap
MotoGP Spanyol 2024 akan bergulir akhir pekan ini. Simak jadwal lengkap dan klasemennya.
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas
10 menit lalu
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.
OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich
15 menit lalu
OJK Imbau Para Ibu agar Tak Ciptakan Generasi Sandwich
toritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para ibu agar tidak menciptakan generasi sandwich. Apa itu?
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai
19 menit lalu
Soal Gugatan PDIP di PTUN, Zulhas: Proses Politik Sudah Selesai
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDIP sebelumnya menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebagai calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.
Azwar Anas Minta Kalbar Optimalkan Potensi untuk Birokrasi Berdampak
21 menit lalu
Azwar Anas Minta Kalbar Optimalkan Potensi untuk Birokrasi Berdampak
Anas berpesan agar ASN mampu mengubah wajah birokrasi.
Usai Putusan MK, Cak Imin Bertemu Surya Paloh di NasDem Tower Sore Ini
24 menit lalu
Usai Putusan MK, Cak Imin Bertemu Surya Paloh di NasDem Tower Sore Ini
Mantan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Islandar menyambangi NasDem Tower usai putusan MK.
Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan
26 menit lalu
Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan
PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.
Ahmad Syaikhu Minta Anies Dukung Kader PKS Maju Pilgub Jakarta
32 menit lalu
Ahmad Syaikhu Minta Anies Dukung Kader PKS Maju Pilgub Jakarta
Menurut dia, Anies saat ini sudah menjadi tokoh nasional, sehingga jangan didegradasi kembali sebagai tokoh daerah.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti
34 menit lalu
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti
Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.
PM Australia Sebut Elon Musk Miliarder Sombong Gara-gara Tolak Hapus Unggahan di X
38 menit lalu
PM Australia Sebut Elon Musk Miliarder Sombong Gara-gara Tolak Hapus Unggahan di X
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Elon Musk sebagai miliarder sombong karena tak mau menghapus unggahan di media sosial X.
