Menurut Sutanto, penyodoran Da’i Bachtiar –salah seorang dari lima calon Kapolri— oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri kepada presiden, kemudian diteruskan ke DPR, berarti yang jenderal bintang tiga tersebut sudah dianggap sebagai figur terbaik untuk saat ini. Karena itu, tegas Sutanto, kewajiban semua jajaran Polri untuk mendukung kepemimpinan Da’i Bachtiar.
Dukungan terhadap Da’i juga diberikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin. “Pak Da’i memenuhi syarat. Beliau jenderal yang telah menjalani karier dari bawah,” kata mantan Kapolri tahun 1971-1981 ini kepada Tempo News Room di Surabaya. Ia menjelaskan, dilihat dari sisi regenerasi Polri, pencalonan Da’i sudah sesuai. Da’i lulusan Akademi Kepolisian tahun 1972, sementara Kapolri Jenderal Bimantoro tahun 1970 dan Jenderal Chairudin Ismail pada 1971.
“Dari segi karier penunjukan, itu sudah benar. Tinggal proses selektifnya ada di tangan presiden,” ujar Awaludin. Kendati demikian presiden tetap tidak boleh semaunya menentukan figur. “Walau punya hak prerogatif, presiden harus melalui prosedur. Jangan memilih Kapolri yang pangkatnya baru letnan, hanya karena presiden merasa cocok,” tambahnya.
Ia tidak setuju usulan sementara kalangan bahwa pengajuan calon Kapolri oleh presiden ke DPR, sebaiknya dua hingga tiga nama. Pasalnya, pola tersebut akan memicu kasak-kusuk antara calon Kapolri dengan anggota DPR. “Kalau sudah ada begitu, rusak institusi Polri ini. Jadi saya tidak setuju kalau calon itu banyak,” kata purnawirawan yang tetap bugar walaupun sudah berusia 75 tahun ini. (Kukuh S. Wibowo)
