"Setidaknya, komitmen untuk menegakkan hukum seperti tertuang dalam pidato pada 16 Agustus lalu, cukup melegakan banyak pihak di Timor Lorosae ini," kata Aniceto. Megawati dalam pidato menyambut HUT Proklamasi RI ke-56 pada 17 Agustus 2001 (16/8), menyatakan, esensi masalah Timtim sejak awal bersifat internasional, khususnya dalam rangka proses dekolonisasi.
Menurut Ketua Yayasan HAK (Hukum, Asasi dan Keadilan) itu, meski di atas kertas komitmen Megawati dinilai melegakan banyak kalangan, namun hal itu belum terwujud secara kongkrit. Terutama proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat di wilayah itu pasca jajak pendapat pada 1999.
Apalagi, kata dia, sosok Jaksa Agung RI yang baru MA Rahman yang terlibat dalam penyidikan soal pelanggaran berat HAM di Timtim belum dapat dibaca jelas komitmennya pada kasus itu. "Tampaknya kita di sini masih pesimis dengan figur Jaksa Agung itu," ujar Ancieto.
Berbeda dengan Jaksa Agung yang masih direspon pesimis, khusus untuk figur Menlu Hasan Wirajuda dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono justru ditanggapi dengan positif di bakal negara baru itu. "Pak Hasan Wirajuda dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ditanggapi positif di Timor Lorosae ini," kata Aniceto. (Ant/Kurniawan)
