Rudini menegaskan, seharusnya Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden memberi tahu kepada Panglima TNI segera menentukan calon-calon yang akan ditunjuk menjadi KSAD. “Jadi silakan saja, tapi kan harus sesuai dengan prosedur karena panglima tentu lebih tahu anggota-anggotanya yang layak untuk menjadi kepala staf,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/Polri, Letjen Hari Sabarno, enggan menanggapi isu pergantian KSAD. “Saya tidak tahu persis apa latar belakang isu itu, jadi tidak perlu ditanggapi secara emosional,” ujarnya. Hari menegaskan, TNI akan selalu menujukkan komitmen kepada masyarakat tentang loyalitasnya kepada bangsa dan negara.
Menurut dia, TNI akan memberi saran dan masukan kepada presiden mengenai penggantian KSAD kalau itu memang akan dilakukan oleh presiden. Walaupun begitu, “Keputusan akhir pemilihan KSAD memang berada di tangan presiden,” tegas Hari. (Nurakhmayani)
