Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tonny Budiono, Pegawai Teladan Kemenhub Itu Diduga Kena OTT KPK

image-gnews
Tonny Budiono, Dirjen Hubungan Laut Kemenhub. dephub.go.id
Tonny Budiono, Dirjen Hubungan Laut Kemenhub. dephub.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dikabarkan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan semalam, Rabu, 23 Agustus 2017. Ruang kerjanya pun hari ini telah disegel KPK.

Dirjen Hubla Tonny Budiono pernah berjanji memberantas korupsi. Pria kelahiran Pekalongan, 13 Juli 1958 ini pada awal bulan Oktober 2016 direpotkan dengan penangkapan anak buahnya. Polda Metro Jaya waktu itu menangkap dua staf dan tiga pegawai honorer Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mereka diduga menerima suap dari pengusaha yang sedang mengurus perizinan.

Baca juga:

OTT Pejabat Kemenhub, KPK Segel Ruang Kerja A. Tonny Budiono

Polisi menangkap Endang ketika menerima uang Rp 4,5 juta dari pengusaha yang mengurus sertifikat pengukuran kapal di lantai enam Gedung Karya. Penangkapan selanjutnya di lantai 12 Gedung Karya, di meja Meizy — atasan Endang — polisi menemukan uang Rp 68 juta serta beberapa buku tabungan dengan akumulasi saldo Rp 1 miliar. Kemudian polisi kembali menggeledah ruang pelayanan di lantai enam. Polisi menyita uang Rp 17,270 juta dari tangan Abdu Rasyid, yang mengurus buku pelaut.

Ketika itu Tonny Budiono yang juga lulusan Gajah Mada, Jurusan Teknik Geodesi sudah menjabat Direktur Jenderal Perhubungan Laut hanya bisa pasrah menhadapi korupsi di jajaranya. ”Kami serahkan sepenuhnya kepada polisi,” katanya kepada Tempo.

Baca pula:

Benarkah Ada OTT KPK, Kini Jerat Pejabat Kementerian Perhubungan?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungli untuk mengawasi pelayanan publik agar bebas dari pungutan liar. Kementerian Perhubungan langsung bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tim ad hoc ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan beranggotakan perwakilan kementerian, ICW, dan YLKI.

Tonny Budiono yang mengawali tugas di kementerian perhubungan sejak menjabat Staf Ditnav tahun 1986 juga mendapat tugas memberantas korupsi. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersama-sama memberantas pungutan liar. “Saya berharap segenap jajaran berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, jujur, transparan, dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,” ujarnya kepada Koran Tempo 24 Oktober 2016.

Penangkapan Tonny Budiono juga menjadi ironi pemberantasan korupsi. Pejabat yang memiliki kekayaan sebesar Rp 2.538.553.645 - terakhir melaporkan kekayaan ke KPK pada 29 Februari 2016 - dan pada Agustus 2016 menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya dari Presiden Joko Widodo. Satyalancana Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah lama berbakti dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, dan kesetiaan serta menjadi teladan bagi pegawai lain.

Terkait kasus operasi tangkap tangan pejabat Kemenhub, Menteri Perhubungan Budi Karya di Kantor Kemenhub, mengatakan selain menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, juga menyatakan upaya pihaknya akan melakukan pendampingan hukum, "Kami akan lakukan pendampingan sesuai ketentuan berlaku," kata dia.

EVAN/PDAT Sumber Diolah Tempo   I   SDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

6 menit lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

7 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR

8 menit lalu

Logo WhatsApp. (whatsapp.com)
Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR

Kini masuk ke akun di WhatsApp Web menjadi lebih mudah dengan opsi Tautan dengan nomor telepon tanpa kode QR.


Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

13 menit lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?

Polisi menyebut kasus Ferienjob atau magang mahasiswa di Jerman sebagai TPPO, sementara Migrant Watch menyebutnya salah prosedur.


Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

17 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan Syahrul Yasin Limpo untuk pindah rumah tahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

17 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

21 menit lalu

Pengunjung yang mengenakan masker pelindung berdoa pada hari kerja pertama Tahun Baru 2023 di kuil Kanda Myojin, yang sering dikunjungi oleh para pemuja yang mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 4 Januari , 2023. REUTERS/Issei Kato
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

21 menit lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Cara Mengirim Hewan Peliharaan Melalui KAI Logistik saat Mudik Lebaran

21 menit lalu

Seekor kucing peliharaan bersiap untuk di vaksin rabies di Kantor Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Tebet mengadakan kegiatan vaksin rabies gratis tersebut bertujuan untuk menghindari dan mengantisipasi penyebaran penyakit rabies kepada hewan peliharaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cara Mengirim Hewan Peliharaan Melalui KAI Logistik saat Mudik Lebaran

PT Kerata Api Logistik (KALOG) membuka layanan pengiriman hewan peliharaan ke kampung halaman saat mudik Lebaran.