Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkes: Dokter tanpa Izin Praktek Bisa Ditangkap Polisi

image-gnews
Ilustrasi kesehatan/Berobat/Dokter/Perawat. triarc.co.za
Ilustrasi kesehatan/Berobat/Dokter/Perawat. triarc.co.za
Iklan

TEMPO.CO, Tulungagung – Kementerian Kesehatan meminta polisi tak segan menangkap dokter yang tak memiliki surat izin praktek. Tujuannya agar ada efek jera bagi dokter yang tak mau praktek di rumah sakit pemerintah dengan alasan honor rendah.

Pelaksana Tugas  Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Chairul Rajab Nasution mengatakan hingga saat ini masih banyak dokter spesialis yang enggan mengurus surat izin praktek (SIP) di rumah sakit pemerintah. Umumnya mereka berdalih telah memiliki SIP di tiga rumah sakit swasta.

“Saya minta polisi menangkap dokter yang berpraktek tanpa SIP,” ujarnya saat mendampingi Menteri Kesehatan Nina Moeloek di Rumah Sakit Umum Daerah  dr Iskak Tulungagung, Jumat 8 Januari 2016.

Peringatan itu disampaikan, kata Chairul, untuk menyikapi banyaknya keluhan rumah sakit pemerintah yang kesulitan memiliki dokter spesialis. Hal ini terkait dengan mekanisme pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tak bisa bekerjasama dengan dokter tak ber-ISP. Akibatnya, klaim yang diajukan pihak rumah sakit ditolak oleh BPJS hingga berdampak defisitnya keuangan rumah sakit.

Menteri Kesehatan Nina Moeloek meminta seluruh direktur rumah sakit untuk tegas dengan mewajibkan semua dokternya memiliki SIP. Hal ini untuk meningkatkan tanggungjawab mereka terhadap pasien, sehingga tak hanya memposisikan diri sebagai dokter tamu. “Para direktur harus tegas soal ini,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di lain pihak, upaya rumah sakit pemerintah untuk 'memaksa' para dokter spesialis bekerja di rumah sakit pelat merah cukup berat. Sebab pemerintah belum mampu mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil dan masih berstatus honorer. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, saat ini  terdapat 1.200 dokter spesialis yang berstatus calon pegawai negeri.

Tingginya kebutuhan dokter spesialis ini melatarbelakangi Kementerian Kesehatan membuka beasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) setiap tahunnya. Setiap calon peserta didik diwajibkan mengikuti seleksi akademik terlebih dulu secara ketat sebelum berhak mengikuti program tersebut. Rekrutmen ini bersifat terbuka bagi seluruh dokter di Indonesia.

HARI TRI WASONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

1 hari lalu

Ilustrasi ginjal. Shutterstock
3 Kunci Penanganan Penyakit Ginjal Kronis Menurut Wamenkes

Wamenkes mengatakan perlunya fokus dalam tiga langkah penanganan penyakit ginjal kronis. Apa saja?


Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

2 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Peneliti UI Ungkap Tantangan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Bidang Kedokteran

11 hari lalu

Ketua Klaster Medical Technology sekaligus Ketua Big Data Center IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prasandhya Astagiri Yusuf. (Dok. Humas UI)
Peneliti UI Ungkap Tantangan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Bidang Kedokteran

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di bidang kedokteran harus tetap memperhatikan prinsip etika.


Guru Besar FKUI Rekomendasikan Strategi Memberantas Skabies

21 hari lalu

Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IMERI-FKUI. Kredit: FKUI
Guru Besar FKUI Rekomendasikan Strategi Memberantas Skabies

Dalam pengukuhan Guru Besar FKUI, Sandra Widaty mendorong strategi memberantas skabies. Penyakit menular yang terabaikan karena dianggap lazim.


Masih Mogok Kerja, Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor Ikatan Dokter

27 hari lalu

Para dokter saat protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Masih Mogok Kerja, Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor Ikatan Dokter

Polisi Korea Selatan menggerebek kantor ikatan dokter karena mogok kerja masih berlangsung.


Cerita Teman Anggi si Pembajak Shopee Mau Pinjamkan Rekening Banknya untuk Penipuan

38 hari lalu

Dua pelaku pembajakan paket Shopee Express, Rembulan Fayza Putriku alias Anggi (kiri) dan Rajiv Gandhi (kanan), menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cerita Teman Anggi si Pembajak Shopee Mau Pinjamkan Rekening Banknya untuk Penipuan

Kepada hakim, ALI tak menyangka temannya, Anggi, akan membajak paket Shopee dan menggunakan akun banknya untuk penipuan lantaran mahasiswi kedokteran.


Kisah Marie Thomas Melawan Diskriminasi hingga Jadi Dokter Perempuan Pertama di Hindia Belanda

38 hari lalu

Marie Thomas menyelesaikan pendidikan di STOVIA pada 1922 dan langsung bekerja sebagai dokter di rumah sakit terbesar di Batavia kala itu, Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting yang sekarang menjadi RS Cipto Mangunkusumo. Spesialisasi yang diambilnya adalah bidang ginekologi dan kebidanan. Javapost.nl
Kisah Marie Thomas Melawan Diskriminasi hingga Jadi Dokter Perempuan Pertama di Hindia Belanda

Marie Thomas dikenal sebagai dokter perempuan pertama. Ia melalui diskriminasi saat sekolah kedokteran


Apa Syarat Pendirian Fakultas Kedokteran di Indonesia?

50 hari lalu

Fakultas Kedokteran Unesa.Dokumentasi: Unesa.
Apa Syarat Pendirian Fakultas Kedokteran di Indonesia?

Pendirian Fakultas Kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021.


Prabowo Janjikan Bangun 300 Fakultas Kedokteran, Apa Tanggapan IDI dan IDAI?

50 hari lalu

Mantan menteri kesehatan dokter Terawan Agus Putranto terlihat berada di rombongan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. YouTube
Prabowo Janjikan Bangun 300 Fakultas Kedokteran, Apa Tanggapan IDI dan IDAI?

IDI dan IDAI menilai rencana Prabowo mendirikan 300 Fakultas Kedokteran Prabowo bukan solusi yang tepat mengatasi masalah kesehatan di Indonesia.


Prabowo Janji Bangun 300 Fakultas Kedokteran dan Beasiswa 10 Ribu Pelajar

53 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto saat mengikuti Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Debat kelima atau terakhir ini mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Janji Bangun 300 Fakultas Kedokteran dan Beasiswa 10 Ribu Pelajar

Calon presiden Prabowo Subianto menjanjikan 300 fakultas kedokteran dan beasiswa untuk 10 ribu pelajar.