Kasus Setya Novanto: Ruhut: Kayak Gitu Bisa Jadi Ketua DPR  

Reporter

Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa peristiwa pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Setya Novanto itu tidak pantas dilakukan seorang pimpinan dewan. "Aku heran yang kayak gitu bisa jadi ketua," kata Ruhut kepada Tempo saat dihubungi, Rabu 18 November 2015.

Baca juga:

Wah, Luhut Terseret Calo Freeport
Dicurigai, Wanita Muslim Ini Sampai Diturunkan dari Pesawat

Ruhut menambahkan bahwa Setya Novanto tidak bisa lagi berkilah bahwa pertemuan yang dilakukannya dengan petinggi Freeport tidak ada agenda apa-apa. "Kalau dilakukan berulang, masa bilang pertemuan itu enggak ada apa-apanya," ujar Ruhut.

Bagi Ruhut, apa yang dilakukan politikus dari Partai Golkar tersebut seperti orang yang sudah melupakan tugas-tugas awalnya sebagai anggota dewan. "Sebagai pimpinan DPR dia lupa kalau tugas DPR itu legislasi, budgeting dan pengawasan."

Ruhut juga mengaku tidak melihat adanya keteladanan yang bisa dijadikan contoh dari diri Setya Novanto, karena itu ia secara pribadi menginginkan adanya kocok ulang formatur kepemimpinan di DPR.

Ia mengklaim sudah mulai pembicaraan mengenai hal tersebut kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan. Ruhut juga meminta kepada para pendukung Setya Novanto untuk sadar, bahwa kursi Ketua DPR itu sebenarnya adalah hak partai pemenang pemilu. "Haknya PDIP itu."

Baca juga:

Bingung Celotehnya Jadi Polemik,  Begini Langkah Raffi Ahmad
Dicurigai, Wanita Muslim Ini Sampai Diturunkan dari Pesawat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke MKD pada Senin 16 November 2015. Politikus Partai Golongan Karya yang juga Ketua DPR itu dilaporkan karena menjanjikan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

DIKO OKTARA

Baca juga:

Wah, Luhut Terseret Calo Freeport
Dicurigai, Wanita Muslim Ini Sampai Diturunkan dari Pesawat






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

20 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

20 jam lalu

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

Wacana Jokowi 3 periode muncul lagi saat Bambang Soesatyo menanggapi soal hasil survei kepuasan publik yang digelar Poltracking.


LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

20 jam lalu

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan RUU Kesehatan dinilai membuat prosesnya tak transparan dan tak partisipatif.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

20 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

22 jam lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

Aliansi Reformasi KUHP menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit menyudutkan kelompok masyarakat sipil penolak RKUHP yang baru disahkan DPR.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

1 hari lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

3 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

3 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

3 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.