Ada Broker dalam Pertemuan Jokowi-Obama? Ini Kata Luhut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Barack Obama, bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat pertemuaannya di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Amerika setelah menjadi Presiden. AP/Susan Walsh

    Presiden Barack Obama, bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat pertemuaannya di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Amerika setelah menjadi Presiden. AP/Susan Walsh

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan menegaskan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat merupakan undangan Presiden Barack Obama. Menurut dia, kunjungan itu tak ada hubungannya dengan perusahaan konsultan public relation asal Singapura atau Las Vegas.

    "Presiden ke Amerika karena undangan dari Presiden Obama. Diundang sudah sejak November tahun lalu, saat keduanya bertemu pada KTT APEC di Cina," kata Luhut kepada Tempo di Jakarta, Sabtu, 7 November 2015. Menurut dia, undangan secara resmi mengenai kunjungan kenegaraan diterima pemerintah Indonesia pada Maret 2015.

    Luhut menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berhubungan dengan perusahaan public relation asal Singapura atau Las Vegas yang disebut menjadi "broker" pertemuan itu. Luhut mengatakan, karena diundang secara resmi oleh Amerika, Kementerian Luar Negeri pun menyiapkan seluruh materi yang dibutuhkan Presiden Jokowi selama kunjungan kerja ke Amerika.

    Dalam situs New Mandala, disebutkan bahwa Indonesia meminta bantuan sebuah konsultan public relation asal Singapura agar pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Obama dapat terealisasi. Konsultan asal Singapura itu mengklaim telah membayar US$ 80 ribu kepada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan tersebut. 

    Konsultan asal Singapura yang berperan dalam pertemuan tersebut adalah Pereira International PTE LTD. Konsultan itu membuat kontrak dengan perusahaan public relation di Las Vegas, R&R Partners Inc, dengan bayaran senilai US$ 80 ribu. R&R Partners bertugas mengkomunikasikan kepentingan RI ke AS yang fokusnya antara lain masalah keamanan, perdagangan, dan ekonomi.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.