EKSKLUSIF: Apa Saja Sanksi untuk Dokter Penerima Suap Obat?

Reporter

Zaenal Abidin, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) pernah menerima laporan dugaan persekongkolan antara perusahaan farmasi dan dokter dalam meresepkan obat kepada pasien. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin membenarkan adanya laporan tersebut.

"Saya tidak bisa menutup kemungkinan adanya persekongkolan itu karena MKEK kadang-kadang menegur dokter yang melakukannya," kata Zainal, awal Oktober lalu.

Zaenal mengatakan laporan tersebut sudah lama sampai di MKEK. Ia mengaku tidak mengetahui siapa dokter yang diduga berkolusi dengan perusahaan farmasi tersebut. "MKEK tidak menyebut dokternya siapa, tapi pasti ditegur," ujarnya.

Laporan yang sampai di MKEK itu menguatkan temuan tim investigasi majalah Tempo. Media ini menemukan adanya praktek suap dari perusahaan farmasi kepada dokter terkait dengan peresepan obat. Sesuai catatan keuangan sebuah perusahaan farmasi yang diperoleh media ini, para penerima duit tersebut tersebar di sejumlah provinsi.

Setelah menerima duit, dokter diharuskan meresepkan obat-obat merek perusahaan farmasi tersebut kepada pasiennya dalam periode tertentu. Obat-obat yang diresepkan adalah obat yang mahal dan terkadang tidak dibutuhkan bagi penyembuhan sakit si pasien.

Selain ke MKEK, Zaenal mengatakan, ada pula laporan yang sama masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI). Namun laporan terkait dengan hal itu tidak banyak. "Laporan yang masuk lebih banyak berkaitan dengan perilaku dokter kepada pasien. Berkaitan dengan obat ada di urutan bawah," tuturnya.

Menurut Zaenal, dalam kode etik kedokteran, seorang dokter dilarang menerima uang dari perusahaan farmasi yang bisa mempengaruhi independensinya dalam meresepkan obat. "Jika terbukti, akan dikenai sanksi," ucapnya. Dia mengatakan sanksi yang diberikan bermacam-macam, dari teguran sampai pencabutan surat tanda registrasi (STR) dokter sehingga ia tak bisa berpraktek lagi.

TIM INVESTIGASI TEMPO

Baca juga:
Suap Dokter=40 % Harga Obat: Ditawari Pergi Haji hingga PSK

 






Gempa Cianjur, Kemenkes Beri Bantuan Tenaga dan Logistik Kesehatan

13 hari lalu

Gempa Cianjur, Kemenkes Beri Bantuan Tenaga dan Logistik Kesehatan

Kementerian kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan tenaga dan logistik kesehatan ke korban Gempa Cianjur.


IDI Cianjur: 200 Dokter Umum dan Spesialis Tangani Korban Gempa Cianjur

13 hari lalu

IDI Cianjur: 200 Dokter Umum dan Spesialis Tangani Korban Gempa Cianjur

PB IDI dan seluruh IDI wilayah dan cabang menyampaikan duka cita mendalam untuk keluarga korban terdampak gempa bumi.


IDI Cianjur Kerahkan Seluruh Dokter Tangani Korban Gempa Bumi

13 hari lalu

IDI Cianjur Kerahkan Seluruh Dokter Tangani Korban Gempa Bumi

Ronny Hadyanto menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh dokter anggotanya untuk turun menangani para korban gempa Cianjur.


IDI Sebut Pasien Covid-19 Pernah Kena Badai Sitokin Bisa Alami Gangguan Ginjal

28 hari lalu

IDI Sebut Pasien Covid-19 Pernah Kena Badai Sitokin Bisa Alami Gangguan Ginjal

Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Erlina Burhan menyatakan Covid-19 badai sitokin bisa sebabkan gangguan sejumlah organ tubuh, termasuk gangguan ginjal.


dr Soeharto, Dokter Pribadi Bung Karno dan Bung Hatta Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

30 hari lalu

dr Soeharto, Dokter Pribadi Bung Karno dan Bung Hatta Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Jokowi akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh, salah satunya dr Soeharto, dokter pribadi Bung Karno dan Bung Hatta.


KPK Hentikan Pemeriksaan Lukas Enembe

31 hari lalu

KPK Hentikan Pemeriksaan Lukas Enembe

Lukas Enembe disebut tak bisa melanjutkan pemeriksaan karena masih sakit.


Kendati Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, PB IDI Tak Rekomendasikan Lockdown

31 hari lalu

Kendati Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, PB IDI Tak Rekomendasikan Lockdown

PB IDI menyatakan lonjakan kasus Covid-19 terjadi dikarenakan protokol kesehatan yang mulai longgar dan diabaikan oleh masyarakat.


Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, IDI Imbau Kapasitas Peserta Acara Offline Dikurangi

31 hari lalu

Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, IDI Imbau Kapasitas Peserta Acara Offline Dikurangi

IDI menghimbau agar peserta acara offline dikurangi dari kapasitas maksimal untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang lebih tinggi.


Tim KPK dan IDI Akan Temui Lukas Enembe di Jayapura Siang ini

32 hari lalu

Tim KPK dan IDI Akan Temui Lukas Enembe di Jayapura Siang ini

Tim penyidik KPK telah tiba di Jayapura sejak kemarin. Mereka dan tim IDI akan menemui Gubernur Papua Lukas Enembe siang ini.


Soal Kemungkinan KPK Tahan Lukas Enembe Setelah Sehat, Ini Kata Firli Bahuri

38 hari lalu

Soal Kemungkinan KPK Tahan Lukas Enembe Setelah Sehat, Ini Kata Firli Bahuri

Firli Bahuri tak berbicara soal kemungkinan pihaknya langsung menahan Lukas Enembe jika sudah dinyatakan sembuh.