DPR Tetapkan Lima Calon Hakim KY

Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan lima dari tujuh calon hakim Komisi Yudusial. Kelima calon tersebut Maradaman Harahap, Sukma Violetta, Sumartoyo, Joko Sasmito, dan Farid Wajdi.

“Hasil rapat pleno pada 20 Oktober diputuskan lima nama calon,” kata Ketua Komisi Hukum DPR, Aziz Syamsudin, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2015.

Kelima nama calon hakim itu adalah mereka yang sudah melalui tahapan seleksi administrasi, kesehatan, dan wawancara. Para calon yang lolos ini dianggap sudah memenuhi syarat yaitu berasal dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Berdasarkan rekam jejak para calon, Maradam Harahap merupakan calon yang mewakili hakim dan sekaligus mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Semarang. Sementara Sukma Violetta merupakan calon yang mewakili unsur masyarakat dari tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Calon lainnya, Sumartoyo dari unsur praktisi hukum, Joko Sasmito tercatat sebagai mantan hakim dan sebagai Hakim Pengadilan Militer.

Sukma Violeta mengatakan tantangan anggota Komisi Yudisial kedepan adalah masalah komunikasi dengan Mahkamah Agung. Selain itu, banyak laporan pengaduan dari masyarakat yang belum bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial karena terhambat adanya proses pemilihan hakim. "Minimal dalam tiga tahun ke depan laporan ini sudah selesai 70 persen," kata Sukma.

Setelah semua nama ini diumumkan nantinya nama ini akan dibawa ke presiden. Pimpinan DPR harus menyampaikan nama ini 15 hari setelah pemilihan disahkan oleh presiden. Hasil ini akan diumumkan oleh presiden paling lambat 15 hari setelah surat dari pimpinan diterima.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI






Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

14 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

4 hari lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.