Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Beda Bela Negara dan Wajib Militer?

image-gnews
TEMPO/ Tony Hartawan
TEMPO/ Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan membuat kejutan dengan mewajibkan warga Indonesia dari tingkat TK sampai umur 50 tahun ikut Bela Negara. Dasar hukum dari program ini adalah UUD 1945 Pasal 27 dan UU Pertahanan No 3 tahun 2002. Antara lain berbunyi, bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban bela negara.

Ini diwujudkan dalam empat poin, yakni: "Ada pendidikan kewarganegaraan, ada pelatihan dasar militer wajib, menjadi TNI, dan pelatihan sesuai profesi masing-masing," kata Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama M. Faisal kepada Tempo 13 Oktober 2015 lalu.

Lalu apa bedanya dengan wajib militer?

Wajib militer sendiri sudah lama coba diundangkan. RUU Wajib Militer atau dalam bahasa Kementerian Pertahanan disebut RUU komponen cadangan sudah disepakati masuk dalam Proglegnas 2013. Kesepakatan diambil setelah Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dan DPR pada 20 mei 2013. Nantinya bila RUU komponen tentara cadangan disahkan hampir setiap warga negara wajib menjadi komponen tentara cadangan. Dalam pasal 8 dan 9 disebut Pegawai Negeri Sipil dan warga negara yang sudah berumur 18 tahun. Selain mereka, mantan prajurit TNI juga wajib menjadi komponen
cadangan pertahanan negara (Komcad).

RUU ini sendiri sudah sejak tahun 2002 hilir mudik di gedung dewan dan banyak kalangan menentang. Namun Menteri Pertahanan waktu itu, Purnomo Yusgiantoro berdalih RUU ini bukan sebagai wajib militer, ia lebih senang menyebut sebagai pengabdian pada negara. "RUU itu tidak ditujukan agar ada wajib militer, tapi bagaimana RUU itu bisa membuka kesempatan bagi warga untuk mengabdikan diri," kata Purnomo, di Istana Negara (26/7/2012).

Apapun namanya, yang jelas tidak masuk katagori sukarela. RUU menyebut setiap warga wajib bagi yang sudah berumur 18 tahun. Bahkan menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Hartind Asrin akan ada sanksi bagi yang menolak. “Jika seorang warga negara memenuhi persyaratan namun sengaja tidak mematuhi panggilan, akan dipenjara maksimal satu tahun,” ujar Hartind (31/7/2012). Pasal 38 RUU memang menyebut hukuman maksimal penjara satu tahun bila menolak atau melakukan tipu muslihat.

Nantinya warga negara yang dipanggil akan melakukan latihan kemiliteran selama lima tahun. Bahkan bila negara dalam keadaan perang maka harus siap memanggul senjata. Seperti tentara cadangan Amerika atau National Guard yang diterjunkan pada perang di Irak. Soal bayaran, Pasal 20 menyebut nantinya akan diberi uang saku.

Terdapat satu kelemahan RUU Komcad yang bersifat diskriminatif. Pada pasal 8 ayat (1) dan (2) yang mengatur syarat siapa yang wajib mendapat pelatihan militer, artis atau pengusaha tidak kena wajib militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peluang penerapan wajib militer di Indonesia masih ada setelah Januari 2015 lalu pemerintah kembali mengajukan tiga rancangan undang-undang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga RUU itu adalah RUU Rahasia Negara, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Komponen Cadangan.

Namun bila takut dipaksa ikut wajib militer maka negara melanggar Resolusi PBB tahun 1998. Resolusi ke-88 yang berisi penolakan terhadap wajib militer. Istilah yang diberikan PBB yaitu Conscientious Objectors. Harafiahnya berarti penolakan hati nurani. PBB mencoba mengakui hak asasi manusia yang mempunyai keyakinan agamanya, bahwa penyelesaian konflik tidak harus dengan senjata. Beberapa negara sudah menerapkan dan mencabut wajib militer. Republik Ceko mencabut wajib militer sejak Desember 2004. Hongaria turut membekukan wajib militer pada November 2004. Kemudian Bosnia juga mencabut wajib militer pada Januari 2006. Jerman baru mencabut wajib militer tahun 2011.

Conscientious Objectors di Indonesia

Indonesia pun pernah mempunyai peraturan wajib militer yang memperhatikan Conscientious Objectors dan tidak memberikan sanksi pidana. Pada Undang-undang No 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer terdapat pasal yang membebaskan warga negara mengikuti wajib militer berdasarkan kepercayaannya dan mengakui hak asasi manusia. Dalam Pasal 10 disebut Wajib-militer tidak dikenakan terhadap:

a. Mereka yang dalam, keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka diapnggil untuk wajib-militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya.

b. Mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau perikemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan.

EVAN/PDAT Sumber Diolah Tempo,DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Gelar Kelas Kepemimpinan, Siapa Saja Pesertanya?

10 hari lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto dan Erick Thohir di kediamannya. Instagram/Prabowo
Prabowo Gelar Kelas Kepemimpinan, Siapa Saja Pesertanya?

Prabowo Subianto menggelar kelas kepemimpinan di Kementerian Pertahanan. Untuk mempersiapkan pembantu di kabinetnya?


Profil RSPPN Panglima Besar Soedirman Tempat Prabowo Lakukan Operasi Besar

12 hari lalu

Presiden Jokowi disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima  Besar Soedirman di Kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Profil RSPPN Panglima Besar Soedirman Tempat Prabowo Lakukan Operasi Besar

Presiden terpilih Prabowo mengungkapkan dirinya telah menjalani operasi besar pekan lalu di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara. Ini profil RSPPN.


Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Disebut Kesulitan Lacak Senjata yang Dikirim ke Ukraina

15 hari lalu

Rekrutan militer Ukraina mengambil posisi saat simulasi perang perkotaan, ketika dilatih oleh tentara Inggris dan Lituania, di sebuah pangkalan militer di tenggara Inggris, 24 Februari 2023. REUTERS/Henry Nicholls
Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Disebut Kesulitan Lacak Senjata yang Dikirim ke Ukraina

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan tidak dapat menemukan senjata-senjata yang pernah diberikan pada Ukraina


Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau

21 hari lalu

Pesawat Angkatan Udara ikut serta dalam latihan militer oleh Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) di sekitar Taiwan, dalam tangkapan layar dari video selebaran yang dirilis pada 19 Agustus 2023. (Foto file: Reuters)
Taiwan Deteksi 41 Pesawat Militer Cina di Sekitar Pulau

Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 41 pesawat militer Cina di sekitar pulau itu dalam waktu 24 jam.


Menteri Pertahanan Jerman: Kami Harus Siap untuk Kemungkinan Perang

36 hari lalu

Howitzer angkatan bersenjata Jerman Bundeswehr terlihat sebelum diberangkatan ke Lituania di pangkalan militer Bundeswehr di Munster, Jerman, 14 Februari 2022. Jerman mulai mengirim 350 tentara dan 100 kendaraan militer ke Lituania pada 14 Februari sebagai bagian dari penguatan yang dipimpin NATO dan ketika ketegangan dengan Rusia meningkat. REUTERS/Fabian Bimmer
Menteri Pertahanan Jerman: Kami Harus Siap untuk Kemungkinan Perang

Jerman harus bersiap menghadapi kemungkinan perang, namun militer Jerman masih kurang dalam hal peralatan dasar.


Profil Ali Rashed Alabbar, Pemilik Burj Khalifa yang Bertemu dengan Prabowo, Diajak Keliling IKN

45 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan pendiri Emaar Properties, pengusaha properti asal Uni Emirat Arab dan pemilik gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa, Mohamed Ali Rashed Alabbar, di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. (dok. Kemhan)
Profil Ali Rashed Alabbar, Pemilik Burj Khalifa yang Bertemu dengan Prabowo, Diajak Keliling IKN

Pengusaha terkemuka Timur Tengah berjumpa dengan Prabowo, berikut profilnya.


Kasus Dugaan Korupsi di Kementan: SYL Minta Honor Cucunya Ditambah hingga Grup WA Bernama Nyleneh

47 hari lalu

Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menunggu sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (22/05/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Kasus Dugaan Korupsi di Kementan: SYL Minta Honor Cucunya Ditambah hingga Grup WA Bernama Nyleneh

SYL disebut pernah minta honor cucunya sebagai tenaga ahli bidang hukum Kementan ditambah dari Rp4 juta menjadi Rp10 juta.


Sorotan terhadap Revisi UU TNI, Pasal hingga Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil

51 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Sorotan terhadap Revisi UU TNI, Pasal hingga Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil

Belakangan isu mengenai rencana DPR untuk membahas tentang revisi UU TNI menjadi topik sorotan


Email Pribadi Pejabat Pertahanan Korea Selatan Diretas, Diduga Hacker dari Korea Utara

53 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Email Pribadi Pejabat Pertahanan Korea Selatan Diretas, Diduga Hacker dari Korea Utara

Korea Utara diketahui melakukan serangan siber terhadap diplomat Korea Selatan, pejabat pemerintah dan militer, melalui email


Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

58 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis