Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kecaman Keras Rachmawati: Saya Sudah Bilang, Jangan Jokowi

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Rachmawati Soekarnoputri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Rachmawati Soekarnoputri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Racmawati Soekarno Putri  menganggap pemerintah Joko Widodo telah gagal dalam mengatasi kondisi ekonomi saat ini. "Kita semua merasakan kok. Sejak pemilihan presiden saya sudah bilang jangan Jokowi," katanya seusai menghadiri acara penghargaan The Star of Soekarno di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu, 27 September 2015.

Rachmawati bahkan beranggapan Jokowi sebaiknya diganti. "Ajukan mosi tidak percaya dan diganti," ujarnya.

Baca juga:

Kisah Salim Kancil Disetrum, Dibunuh: Ini Sederet Keanehan di Balik Tragedi 
Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?

Mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung  yang hadir pada acara itu juga  mengecam pemerintah. Ia menilai pemerintah tidak fokus dalan menangani sektor ekonomi. "Kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan tanda-tanda perbaikan ekonomi," katanya.

Permasalahan ini menurutnya perlu dilakukan dengan cepat mengingat kondisi saat ini yang tak kunjung membaik. "Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap Presiden yang banyak turun ke daerah dan turun ke masyarakat memberikan bantuan, menurut saya yang penting ada perbaikan kebijakan, yakni  kebijakan yang menjamin ekonomi pulih kembali," ujarnya.

Akbar juga menilai akan lebih baik bagi pemerintah sekarang untuk memperbaiki kebijakan secepat mungkin. "Itu yang ditunggu, kalau sudah sampai Rp 16 ribu kan bahaya," katanya.

Sejauh ini pemerintah telah berupaya dengan segala cara untuk memperbaiki kondisi perekonomian,diantaranya dengan mengeluarkan paket kebijakan.Hasilnya? Menurut Presiden Joko Widodo, biar  dunia usaha dan  masyarakat yang menilai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jangan tanya ke kami, ‎karena kami yang buat kebijakan kok. Tapi setelah ini,  implementasi dari paket ini, pelaksanaannya apa terus harus ditindaklanjuti," kata Jokowi, di sela-sela blusukan di Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Kamis, 10 September 2015. "Jadi tidak hanya berhenti pada paket, tapi terus diikuti, ditindaklanjuti."

Jokowi mengatakan jika nantinya paket ini positif, diharapkan paket selanjutnya yang akan diumumkan pada bulan Oktober akan semakin baik. Artinya, kata dia, ada stimulus perbaikan ekonomi dari dunia usaha dan masyarakat.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Baca juga:

Kisah Salim Kancil Disetrum, Dibunuh: Ini Sederet Keanehan di Balik Tragedi 
Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Teten: Presiden Jokowi Tak Akan Menanggapi Tudingan Jonru  

31 Agustus 2017

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki memberikan keterangan soal protes nelayan terhadap kebijakan penggunaan cantrang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ISTMAN MP
Teten: Presiden Jokowi Tak Akan Menanggapi Tudingan Jonru  

Teten mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi pemberitaan tentang unggahan Jonru di akun media sosialnya.


Hadiri Pameran Foto, Jokowi: Masih Banyak yang Belum Kita Lihat

28 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo (tengah) melihat motor listrik didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Distribusi Jakarta Raya Leo Basuki (kanan) dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN Haryanto W.S. (kiri) saat mengunjungi salah satu stan dalam pameran foto infrastruktur di Monumen Nasional, Jakarta, 27 Agustus 2017. ANTARA/Galih Pradipta
Hadiri Pameran Foto, Jokowi: Masih Banyak yang Belum Kita Lihat

Hasil bidikan para fotografer secara tidak langsung dapat menunjukkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.


RAPBN 2018: Target Penerimaan Pajak Dinilai Terlalu Berat  

18 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo menandatangani laporan RUU tentang APBN TA 2018 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Agustus 2017. Sidang ini beragendakan pembukaan masa sidang I tahun sidang 2017-2018 dan pembacaan pidato Presiden atas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
RAPBN 2018: Target Penerimaan Pajak Dinilai Terlalu Berat  

Dalam RAPBN 2018, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun.


Jokowi Memimpin Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata

17 Agustus 2017

Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah akan menggelar sidang tahunan hari ini, Rabu, 16 Agustus 2017. MARIA FRANSISCA
Jokowi Memimpin Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Jokowi didampingi ibu negara Iriana Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istrinya, Mufidah Kalla.


Jokowi Beberkan Proyek Infrastruktur yang Akan Dibangun 2018

16 Agustus 2017

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memantau pembangunan infrastruktur LRT dan Jalan Tol. Menurutnya LRT bisa digunakan pertengahan tahun depan TEMPO/PARLIZA HENDRAWAN
Jokowi Beberkan Proyek Infrastruktur yang Akan Dibangun 2018

DAK fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan
infrastruktur layanan publik.


Pemerintah Optimistis, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,4 Persen

16 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo menyerahan RUU APBN 2018 dan nota keuangan di gedung Nusantara MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.
Pemerintah Optimistis, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,4 Persen

Pertumbuhan ekonomi juga akan dicapai melalui pembangunan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.


Defisit Anggaran di RAPBN 2018 Dipatok 2,19 Persen

16 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo menyerahan RUU APBN 2018 dan nota keuangan di gedung Nusantara MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.
Defisit Anggaran di RAPBN 2018 Dipatok 2,19 Persen

Untuk membiayai defisit anggaran dalam RAPBN 2018, pemerintah
akan memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar
negeri.


Anggaran Belanja dalam RAPBN 2018 Diusulkan Rp 2.204,4 Triliun

16 Agustus 2017

Presiden Jokowi (kiri) mengucapkan selamat kepada anggota Paskibraka 2017 dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, 15 Agustus 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Belanja dalam RAPBN 2018 Diusulkan Rp 2.204,4 Triliun

Mengenai anggaran belanja, pemerintahan Jokowi akan
menyalurkan bantuan pangan subsidi dalam bentuk non tunai.


Jokowi Bacakan Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2018  

16 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo berpidato acara sidang Bersama DPR RI - DPD di gedung Nusantara, MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.
Jokowi Bacakan Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2018  

RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada tiga kebijakan utama.


Indeks Pembangunan Manusia Membaik, Jokowi: Jangan Cepat Puas  

16 Agustus 2017

Jokowi dan kopi. Ksp.go.id
Indeks Pembangunan Manusia Membaik, Jokowi: Jangan Cepat Puas  

Indeks pembangunan manusia naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.