Eksklusif, Budi Waseso: Saya Minta Pak JK Biarkan...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Budi Waseso tak kehilangan senyum meski kabar pergantian dirinya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri baru saja diputuskan Kamis malam, 3 September 2015. Sesuai surat telegram kepolisian yang ditandatangani Kapolri hari itu, Budi akan bertukar jabatan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar.

    Mengenakan batik bernuansa kuning dan celana panjang hitam, Budi menerima kedatangan Tempo dan Kompas di ruangannya sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat, 4 September 2015. Ruangan yang sebentar lagi akan ditinggalkan Budi itu masih rapi tanpa tanda-tanda ada barang yang dikemasi. Sebuah sampul majalah Forum yang dibingkai tergantung di atas meja kerja Budi. Wajah Budi yang penuh senyum menghiasi halaman muka itu dengan judul besar 'Saya Bukan Polisi Bayaran'. Berikut petikan wawancara itu :

    T (t anya): Bagaimana Anda menerima kabar pergantian jabatan ini?
    J (jawab): Tadi malam pukul 23.10 WIB saya mendapat telepon bahwa Keputusan Presiden sudah ditandatangani dan diturunkan pada Kapolri. Keppres itu berkaitan dengan jabatan saya sebagai Kepala BNN. Kepastiannya itu tadi malam, kalau sebelumnya hanya isu.

    T: Apakah Anda dipanggil ke Istana sebelumnya?
    J: Tidak ada. Tidak perlu panggilan ke istana karena memilih siapa yang menjadi Kepala BNN adalah sepenuhnya kewenangan presiden.

    T: Benarkah pergantian Anda ada hubungannya dengan kasus korupsi Pelindo II yang sedang ditangani Bareskrim?
    J: Saya orangnya tidak pernah menghubung-hubungkan permasalahan ini dan itu. Bagi saya, yang penting bekerja dengan baik dan sesuai aturan. Segala pekerjaan pasti ada konsekuensinya.

    T: Anda sudah tahu konsekuensinya akan seperti ini?
    J: Apapun pekerjaannya, harus ada konsekuensi yang ditanggung. Saya selalu katakan bahwa tidak boleh ada pemilahan dalam penegakan hukum. Hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa ada perlakuan khusus.

    Baca juga:

    Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
    Pencopotan Waseso, Luhut: Prajurit Tak Boleh Ancam Atasan

    T: Tapi, timing antara kasus Pelindo dan pergantian ini pas sekali, bagaimana menurut Anda?
    J: Itu bagaimana masyarakat memandang. Kapasitas saya hanya sebagai pelaksana dan petugas. Laksanakan saja.

    T: Memangnya, sudah sejauh apa pengusutan kasus Pelindo ?
    J: Satu orang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Alat bukti sudah cukup. Saya jamin 100 persen, bahkan 1000 persen telah terjadi korupsi. Kasus ini tidak sederhana. Kasus sampingannya lebih spektakuler lagi, nilainya triliunan.

    Selanjutnya: Wakil Presiden Jusuf Kalla...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Erupsi Merapi Dibanding Letusan Raksasa Sejak 7200 Sebelum Masehi

    Merapi pernah meletus dengan kekuatan 4 Volcanic Explosivity Index, pada 26 Oktober 2010. Tapi ada sejumlah gunung lain yang memiliki VEI lebih kuat.