Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ryamizard Tak Senang Jokowi Minta Maaf Soal PKI, Ini Sebabnya

image-gnews
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak setuju pemerintah meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan Gerakan 30 September 1965. Ryamizard beralasan, pemerintah tak pantas meminta maaf atas peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia tersebut.

Baca: JK Damprat Rizal di Depan Presiden, Jokowi Pilih Siapa?

Sebabnya, kata Ryamizard, gerakan PKI kala itu sama halnya dengan upaya pemberontakan. "Pakai logika saja, siapa yang berontak dan siapa yang bunuh jenderal-jenderal TNI kala itu," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Agustus 2015.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, dengan meminta maaf atas peristiwa tersebut, Presiden Joko Widodo tak akan menghentikan masalah dugaan pelanggaran HAM. Ryamizard yakin akan ada pihak yang meminta ganti rugi kepada pemerintah atas peristiwa penumpasan simpatisan PKI.

Simak: Begini Jusuf Kalla Damprat Rizal Ramli di Depan Jokowi

Ryamizard lebih setuju pemerintah menempuh rekonsiliasi dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat pada 1965. Menurut dia, rekonsiliasi akan menemukan benar-tidaknya pemerintah melakukan pelanggaran HAM berat. "Sebagai umat beragama, sebaiknya tak ada lagi dendam. Mari kita bersama membangun bangsa."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain peristiwa penumpasan PKI pada 1965, masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum menemui titik terang. Antara lain peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Lampung 1989, kasus orang hilang 1997-1998, kasus Trisakti 12 Mei 1998, kasus kerusuhan Mei 13-15 Mei 1998, serta kasus Semanggi 1 dan 2.

Baca: EKSKLUSIF: Rizal Ramli Blak-blakan Soal JK dan Jokowi

Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran HAM tersebut. Kemungkinan besar Presiden Jokowi bakal mengambil jalur non-yudisial dengan meminta maaf mewakili negara.

INDRA WIJAYA

Berita Menarik
Diterima di UGM, Calon Dokter Usia 14 Tahun Minta Kado Aneh
Kim Jong Un Kunjungi Perkebunan Buah-buahan
Ini Rahasia SPG Cantik di IIMS 2015: Biasa Kerja di Jalanan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

22 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

23 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

44 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

46 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.


Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

46 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

Nilai 11 dari 100 terus diulang dan disampaikan Prabowo di berbagai kesempatan kampanye. Terakhir, disebut saat Kampanye di GOR Delta Sidoarjo kemarin


Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

50 hari lalu

Truk bantuan kemanusiaan mengantri untuk diperiksa di penyeberangan Kerem Shalom, di perbatasan antara Israel, Gaza dan Mesir dalam gambar diam yang diambil dari video yang dirilis 12 Desember 2023. COGAT melalui X/Handout melalui REUTERS
Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

Angkatan Udara Yordania dan Belanda pada Senin melakukan penerjunan kedua bahan bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza utara dalam waktu 24 jam.


Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

56 hari lalu

Ilustrasi Bendera Cina dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menambahkan daftar nama-nama perusahaan asal Cina yang diduga bekerja dengan militer Cina.


Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

28 Januari 2024

Strip amunisi senapan mesin saat latihan militer anggota Batalyon Siberia dari Legiun Internasional Angkatan Bersenjata Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kyiv, Ukraina 13 Desember 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenk
Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh militer sebesar US$40 juta atau Rp631 miliar.