Korupsi Bansos Sumut, BPK Temukan Banyak Kejanggalan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama Istri mudanya Evy Susanti saat jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juli 2015. Gatot memerintahkan anak buahnya, Ahmad Fuad Lubis agar mendampingi OC Kaligis selama menjalani penyidikan kasus Bansos di Kejati Sumut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama Istri mudanya Evy Susanti saat jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juli 2015. Gatot memerintahkan anak buahnya, Ahmad Fuad Lubis agar mendampingi OC Kaligis selama menjalani penyidikan kasus Bansos di Kejati Sumut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Medan - Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Utara, Iskandar Setiawan, mengatakan hasil audit lembaganya menemukan kejanggalan penggunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 hingga 2013. Menurut dia, sejumlah kegiatan yang dibiayai tak sesuai dengan proposal, bahkan beberapa lainnya diduga fiktif. "Terdapat penerima dana hibah dan bansos yang belum menyampaikan pertanggungjawaban,” kata Iskandar kepada Tempo, Kamis, 30 Juli 2015.

    Korupsi bansos ini kembali menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evi Susanti, sebagai tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara Medan. Suap ini diduga terkait dengan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis. (Lihat Video Kronologi Kasus Suap Yang Menyeret Gatot Dan Istri Mudanya)

    Ahmad menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena mengusut dugaan korupsi dana bansos. Padahal, Kejaksaan Agung sedang menelisik kasus yang sama.

    Merujuk pada audit BPK pada 2012, sebanyak 1.631 proposal dana bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tak melalui prosedur yang benar. Besaran dan pengalokasiannya disinyalir banyak ditentukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang sebelumnya wakil gubernur berpasangan dengan Gubernur Syamsul Arifin sejak 2008.

    Audit BPK itu sejalan dengan temuan Kejaksaan Agung tentang daftar lembaga penerima bansos termasuk lembaga bentukan pemerintah seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Dekranasda disebut dalam temuan Kejaksaan Agung menerima Rp 3 miliar tahun 2012 dan tahun 2013 bersumber dari dana bansos. Deskarnas diketuai oleh istri pertama Gatot Pujo Nugroho, Sutias Handayani.

    SAHAT SIMATUPANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.