TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana bantuan sosial akan ditarik secara nasional. Ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. "Karena bansos sumber manipulasi," ujar Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Kemensos : Distribusi Dana PSKS Terhambat)
Adapun, menurut Tjahjo, bansos yang akan ditarik bukan bantuan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pendidikan. Untuk dana Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya menggunakan dana hibah wajib. "Di luar itu, banyak yang berlebihan."
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan banyak daerah menganggarkan dana bansos secara berlebihan, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. (Baca: Hakim Sareh Wiyono Terseret Kasus Bansos)
Donny--sapaan Reydonnyzar--mencontohkan ada daerah yang belanja bansosnya sampai 12 persen, padahal pemasukan asli daerahnya kecil. "Itu, kan, sangat tidak rasional."
Donny mengatakan salah satu contoh pemberian bansos yang berlebihan adalah bansos kepada organisasi masyarakat tertentu. Padahal belanja untuk pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi maksimal. "Masa hibah bansosnya lebih besar dibanding kesehatan dan pendidikan, kan, sangat tak efektif."
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
Jokowi Gampang Diobok-obok, Ini Sebabnya
Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel
4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
