"

DPR: Pelantikan Direktur Baru TVRI Tak Sah

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI  Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang Kartasiasmita, mempersoalkan pelantikan direksi baru Televisi Republik Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2014. Menurut dia, pelantikan lima direktur itu tak sah karena dilakukan oleh Dewan Pengawas TVRI yang sudah dipecat. “Hasil seleksi direksi oleh Dewan Pengawas juga tidak sah,” kata Agus di Senayan, Senin, 17 Februari 2014.

Komisi memecat semua anggota Dewan Pengawas pada akhir Januari lalu. Namun sampai kini surat rekomendasi pemecatan belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena masih ditahan Ketua DPR Marzuki Alie. Komisi juga akan tetap membekukan anggaran TVRI yang masih sekitar Rp 600 miliar.

Politikus Golkar ini mengatakan Dewan Pengawas dipecat karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Anggota Komisi Komunikasi DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Evita Nursanty, mendesak Ketua DPR Marzuki Alie segera mengirim surat pemberhentian Dewan Pengawas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika surat itu segera dikirim, kata dia, TVRI segera mempunyai Dewan Pengawas baru yang kemudian memilih direksi baru yang lebih kredibel sehingga anggaran lembaga publik itu tidak lagi dibintangi.

"Seharusnya Ketua DPR tahu bahwa keputusan Komisi  memberhentikan Dewas merupakan kesepakatan seluruh fraksi, termasuk Demokrat," ujar Evita. Dia meminta Marzuki tidak melanggar ketentuan yang sudah disepakati di dalam rapat Komisi Komunikasi.

Komisi Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memecat seluruh anggota Dewan Pengawas TVRI pada Selasa, 28 Januari 2014. Lima anggota Dewan Pengawas yang akan dipecat itu adalah Elprisdat (ketua), Indrawadi Tamin, Immas Sunarya, Akhmad Sofyan, dan Bambang Soeprijanto. Mereka dipilih oleh Komisi Komunikasi pada Januari 2012 dengan masa jabatan lima tahun tapi dipecat di tengah jalan.

Selasa besok Dewan Pengawas yang telah dipecat oleh Komisi Komunikasi ini akan melantik lima direktur. Mereka adalah Iskandar Achmad, Kepala TVRI Jawa Barat, sebagai Direktur Utama; Direktur Program dan Berita dijabat oleh Purnama Suwardi (sebelumnya Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan); Direktur Teknik Safrullah (Kepala TVRI Sumatera Utara); Direktur Pengembangan dan Usaha Adam Bachtiar (swasta); dan Direktur Keuangan Suhartanto, yang sebelumnya bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

SUNDARI

Terpopuler:
Ustad Hariri Nyaris Lempar Mikrofon ke Bos Entis
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Kantor Dikosongi, Wali Kota Risma Bersiap Mundur?








Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

2 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

Rencana Perpres Publisher Rights telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Dewan Pers Jelaskan Perbedaan Pendataan dan Pendaftaran Perusahaan Pers

26 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Jelaskan Perbedaan Pendataan dan Pendaftaran Perusahaan Pers

Dewan Pers menyatakan tugas mereka adalah mendata perusahaan pers, bukan membuka pendaftaran.


Benarkah Perusahaan Media Tak Perlu Diverifikasi? Begini Kata Dewan Pers

27 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Benarkah Perusahaan Media Tak Perlu Diverifikasi? Begini Kata Dewan Pers

Kabar tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan media ke Dewan Pers mencuat. Ini membuat sebagian media menganggap tak perlu diverifikasi oleh Dewan Pers, benarkah begitu?


Pers Indonesia Diminta Jalankan Perannya Secara Sehat dan Sesuai Kode Etik Jurnalistik

33 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA saat menghadiri undangan di laga perdana KWP Cup Mini Soccer 2023 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Lapangan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/2/2023).
Pers Indonesia Diminta Jalankan Perannya Secara Sehat dan Sesuai Kode Etik Jurnalistik

Peran jurnalis nasional diharapkan memberi warna yang menyehatkan dalam kontestasi demokrasi


Menilik Rencana Jokowi Menerbitkan Perpres Publisher Rights

44 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 dengan tema
Menilik Rencana Jokowi Menerbitkan Perpres Publisher Rights

Jokowi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pers segera bertemu agar Perpres bisa selesai dalam satu bulan ini.


Ahmad Basarah: Kebebasan Pers Harus Diikuti Tanggung Jawab Sosial

45 hari lalu

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Ahmad Basarah: Kebebasan Pers Harus Diikuti Tanggung Jawab Sosial

Kebebasan pers harus didukung sebab pers adalah pilar keempat demokrasi.


Jokowi Kritik Konten Receh Sensasional Akibat Algoritma Media Sosial

45 hari lalu

Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Lapangan Astaka Pancing, Medan, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023. ANTARA FOTO/Yudi
Jokowi Kritik Konten Receh Sensasional Akibat Algoritma Media Sosial

Jokowi tidak ingin konten recehan dan sensional yang dikendalikan algoritma ini mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.


Di Hari Pers Nasional 2023, Jokowi Singgung Regulasi Hak Cipta Pers

45 hari lalu

Peringatan HPN 2023 di Medan. TEMPO/Sahat Simatupang
Di Hari Pers Nasional 2023, Jokowi Singgung Regulasi Hak Cipta Pers

Mengenai keberlangsungan media nasional, Jokowi menyebut saat ini 60 persen belanja iklan dikuasai platfrom asing.


Jokowi Anggap Pers Telah Bantu Dirinya Jadi Presiden

45 hari lalu

Calon Presiden Joko Widodo, menjadi imam sholat Dzuhur berjamaah di masjid dijalan kalijati timur, Subang, Jawa Barat, 17 Juni 2014. Jokowi melakukan kampanye nasional dengan menyelusuri jalur Pantura yang akan berakhir di kota Surabaya menjelang Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Jokowi Anggap Pers Telah Bantu Dirinya Jadi Presiden

Atas nama rakyat dan pemerintah, Jokowi menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Tanah Air.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

46 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.