Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Akan Berlakukan Sistem Akreditasi bagi SLB

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan memberlakukan sistem akreditasi bagi sekolah tingkat TK sampai SLTA -- termasuk SLB, baik negeri maupun swasta. Alasannya, "akreditasi penting bagi penyelenggara pendidikan nasional sebagai tujuan akhir untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional," ujar Soedijarto, ketua Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Nasional kepada TEMPO di Jakarta, Selasa (28/12). Dasarnya kata Soedijarto, sesuai amanat pasal 5 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menghendaki agar setiap warga negara mendapatkan pendidikan bermutu. Agar mutu pendidikan sesuai dengan apa yang seharusnya, juga adanya kebutuhan dari masyarakat akan standar yang dijadikan pagu (benchmark) maka perlu dilakukan akreditasi komprehensif berdasarkan standar mutu yang ditetapkan.Fungsi akreditasi, kata Soedijarto, sebagai pengetahuan, akuntabilitas, pembinaan dan pengembangan. Sebab itu, tambahnya, sesuai Kepmendiknas No.87/U/2002, komponen penilaian akreditasi terdiri dari 9 komponen yaitu kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajeme, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan dan pendanaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan serta budaya. Bobot tiap komponen ini berbeda untuk tiap tingkatan sekolah, untuk SLB bobot tertinggi 20 diberikan untuk sarana prasarana dan tenaga pendidik, untuk TK, SD, SMP dan SMA, SMK bobot tertinggi 20 diberikan untuk kurikulum. “Asumsinya, pendidikan bermutu hanya dapat terjadi jika unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya proses belajar mengajar bisa memenuhi mutu pendidikan,”ujarnya.Sebenarnya, kata Soedijarto, sistem akreditasi ini sudah dilaksanakan di Jawa Barat. Namun karena banyaknya kritik, sistem ini diperbaiki dari penilaian yang bersifat subyektif, menjadi penilaian realitistis.Soedijarto menjelaskan, proses akreditasi ini akan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi untuk TK Luar Biasa, SD Luar Biasa, SMP Luar Biasa, SMA Luar Biasa, SMA dan SMK, BAS Kabupaten/Kota untuk TK,SD dan SMP. Sekolah yang ingin diakreditasi, katanya, akan dikirim isian evaluasi diri. Kemudian BAS akan mengirim tim asesor yang terdiri dari 3 orang untuk melakukan verifikasi selama 3 hari. Setelah itu BAS akan menerbitkan sertifikasi akreditasi berupa nilai A (skor 86-100), B (71-85) dan C (56-70) yang berlaku untuk 4 tahun. Sekolah yang tidak lulus akreditasi, menurut Soedijarto, tidak diperbolehkan melaksanakan ujian dan menerbitkan sertifikat kelulusan, meski masih dibolehkan menyelenggarakan pendidikan. Badriah
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kelebihan dan Kekurangan Pisah Harta Seperti yang Dilakukan Harvey Moeis dan Sandra Dewi

1 menit lalu

Ilustrasi Pernikahan/Alissha Bride
Kelebihan dan Kekurangan Pisah Harta Seperti yang Dilakukan Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Perjanjian pisah harta seperti yang dilakukan Sandra Dewi dan Harvey Moeis memiliki kelebihan dan kekurangan.


Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

2 menit lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 26 Oktober 2023. REUTERS/Sarah Silbiger
Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

Antony Blinken menyerukan pada Cina agar memberikan kesempatan yang sama pada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat di Cina.


KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

4 menit lalu

Kapal kecil nelayan Natuna saat melaut di pesisir Pulau Ranai. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

4 menit lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

18 menit lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.


Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

19 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.


Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

24 menit lalu

Ilustrasi anak main ponsel pintar. (Shutterstock.com)
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak

Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.


Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

25 menit lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

Surya Paloh menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dengan Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Sinyal koalisi?


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

31 menit lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.