Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hibah Saham Tambang Emas, DPRD Banyuwangi Terbelah

image-gnews
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Tiga dari tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menolak hibah saham 10 persen dari perusahaan pertambangan emas PT Merdeka Serasi Jaya kepada Kabupaten Banyuwangi. Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Persatuan Amanat Nusantara (gabungan PPP, PAN dan Republikan) serta Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Penolakan oleh ketiga fraksi tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang Rancangan Perubahan Keempat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga, Senin, 7 Oktober 2013. Perubahan Perda tersebut diajukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menampung pemberian hibah PT Merdeka Serasi Jaya.

Juru bicara Fraksi Demokrat Ferdiyanto Wilya mengatakan, pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, melanggar Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam Perda tersebut, Tumpang Pitu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. "Pelanggaran terhadap Perda ini dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar," kata Ferdiyanto.

Juru bicara Fraksi Persatuan Amanat Nusantara Juwaini menjelaskan, Kementerian Kehutanan telah memberlakukan moratorium alih fungsi hutan lindung, termasuk di Tumpang Pitu. Dia mendesak pemerintah Banyuwangi tidak mengizinkan aktivitas pertambangan yang akan berdampak serius terhadap lingkungan.

Sedangkan Fraksi PKNU beralasan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Indo Multi Niaga ke PT Bumi Suksesindo melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Selain itu, pengalihan IUP tersebut sedang digugat oleh perusahaan Australia Intrepid Mines Ltd., dan prosesnya masih banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. "Apalagi PT Bumi belum memperoleh izin dari Menteri Kehutanan untuk mengeksploitasi Tumpang Pitu," ujar juru bicara FPKNU, Khoiri Zein.

Tiga fraksi lain, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Golkar-Hanura (FGH), dan Fraksi PDI Perjuangan setuju hibah saham itu. Namun FKB dan FGH meminta Bupati Banyuwangi untuk mempertimbangkan potensi timbulnya dampak pencemaran lingkungan. Sebab, kerugian yang ditimbulkan maupun biaya pemulihan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan nilai saham yang akan dihibahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fraksi PDI Perjuangan, satu-satunya fraksi yang total setuju, menilai pemberian saham dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tak satu rupiah pun membebani APBD," ucap juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sugirah.

Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko mengatakan, pemerintah Banyuwangi akan menanggapi penolakan tiga fraksi tersebut pada sidang paripurna lanjutan Selasa besok, 8 Oktober 2013. "Saham ini untuk kepentingan rakyat," tutur dia.

Sebanyak 10 persen saham yang dihibahkan PT Merdeka Serasi Jaya setara Rp 10 miliar yang dikonversi menjadi 10 ribu lembar saham. PT Merdeka adalah perusahaan yang memiliki 100 persen saham PT Bumi Suksesindo, pemegang kuasa eksplorasi 11 ribu hektare pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Kandungan mineral di gunung itu diklaim memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 persen yang nilainya ditaksir mencapai Rp 70 triliun. Perusahaan telah mengajukan pemakaian kawasan hutan lindung untuk eksploitasi pertambangan emas kepada Menteri Kehutanan.

Sebelum dikelola Bumi Suksesindo, kuasa eksplorasi berada di tangan PT Indo Multi Niaga sejak 2006-2012. Indo Multi Niaga dan perusahaan Australia, Intrepid Mines Ltd., meneken kesepakatan untuk mengelola tambang Tumpang Pitu pada 2007. Intrepid sanggup menyediakan dana pengembangan proyek, sedangkan Indo Multi Niaga wajib mengurus segala perizinan.

Kedua perusahaan akan mendirikan perusahaan patungan dengan porsi kepemilikan 80 persen untuk Intrepid. Namun, Juli 2012, Indo Multi Niaga mangkir dari perjanjian karena mengalihkan sahamnya kepada Bumi Suksesindo. Pengalihan saham ini disetujui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berpotensi Rusak Alam, Sultan HB X Minta Tambang Ilegal Yogyakarta Ditutup

15 hari lalu

Wisatawan bersorak gembira usai menyusuri sungai di Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 30 Juli 2016. Dalam wisata tersebut, wisatawan ditawarkan edukasi mengenai bentukan gua khas kawasan karst dan berbagai ornamen di dalamnya, seperti batu krsital, 'moonmilk', stalaktit, dan stalagmit. TEMPO/Fardi Bestari
Berpotensi Rusak Alam, Sultan HB X Minta Tambang Ilegal Yogyakarta Ditutup

Sektor pariwisata di Yogyakarta sangat didukung kelestarian alam, kawasan karst jadi sorotan.


Keluarga Haji Isam: Anak Pedagang Tembakau, Keponakan Gubernur Kalsel, Sepupu Mentan Amran Sulaiman

21 hari lalu

Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Instagram/ lianajhonlin12
Keluarga Haji Isam: Anak Pedagang Tembakau, Keponakan Gubernur Kalsel, Sepupu Mentan Amran Sulaiman

Haji Isam adalah pengusaha batu bara dengan kekayaan fantastis. Ia keponakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan sepupu Mentan


Haji Isam Borong 2.000 Ekskavator, Ini Profil Pengusaha Asal Kalimantan Bernama Andi Syamsuddin Arsyad

24 hari lalu

Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Instagram/ lianajhonlin12
Haji Isam Borong 2.000 Ekskavator, Ini Profil Pengusaha Asal Kalimantan Bernama Andi Syamsuddin Arsyad

Haji Isam melalui perusahaan miliknya Jhonlin Group memesan 2.000 unit ekskavator dari Sany Group asal China. Tercatat pesanan internasional terbesar.


Kontribusi Pertambangan untuk Peningkatan Ekonomi

28 hari lalu

Ngobrol Tempo, Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan. Foto, Oton Tempo
Kontribusi Pertambangan untuk Peningkatan Ekonomi

Keberadaan sektor ini sangat penting dalam pembangunan negara melalui berbagai bidang.


Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

29 hari lalu

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2022 mencapai Rp 127,90 triliun atau 301,88 persen dari rencana target penerimaan tahun 2022, yakni Rp 42,37 triliun.


Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

39 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

Jokowi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Setangga di Kalimantan Selatan seluas 668,3 hektare, usulan perusahaan Haji Isam.


HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

44 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
HKBP Tolak Konsesi Izin Tambang Jokowi, Berikut Profil Huria Kristen Batak Protestan

Berikut profil HKBP yang umumkan tolak konsesi izin tambang Jokowi. "Tidak akan melibatkan dirinya sebagai Gereja untuk bertambang," kata Ephorus HKBP


Bukukan Laba Bersih Rp 27, 5 Triliun pada 2023, Dirut MIND ID: Prestasi Bagi Kami

44 hari lalu

alah satu kegiatan operasional BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia atau Mind ID. (ANTARA/HO-Mind ID)
Bukukan Laba Bersih Rp 27, 5 Triliun pada 2023, Dirut MIND ID: Prestasi Bagi Kami

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan ekspansi operasional bisnis yang proaktif memacu inovasi dengan prinsip ekonomi sirkular disebut mampu memberi nilai tambah dan pendapatan usaha.


Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

44 hari lalu

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Tempo/Tony Hartawan
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

Fuad Bawazier sempat tercatat sebagai politikus PAN sebelum pindah ke Partai Hanura dan kini menjadi kader Partai Gerindra.


KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

45 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
KWI dan HKBP Tak Ambil Izin Konsesi Tambang, Apa Alasannya?

Tak semua ormas keagamaan mengambil izin konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi, misalnya saja, KWI dan HKBP.