Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Gerindra dengan PKB Dianggap Rasional

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Gerindra dan PKB bersepakat bekerja sama menyiapkan Pileg, Pilpres dan Pilkada di Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Gerindra dan PKB bersepakat bekerja sama menyiapkan Pileg, Pilpres dan Pilkada di Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Sabtu, 18 Juni 2022, melahirkan kesepakatan koalisi untuk menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai koalisi kedua partai sebagai hal yang rasional.

Agung menilai pertemuan Prabowo dan Muhaimin merupakan respon atas kondisi politik terkini. Kondisi politik tersebut adalah terbentuknya Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang diusung oleh Partai Golkar, PPP dan PAN, serta munculnya rekomendasi tiga nama capres dalam Rakernas NasDem: Anies Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo.

"Dalam konteks inilah komunikasi dan manuver politik jajaran pengurus PKB dan Gerindra menjadi relevan," kata pria yang akrab disapa Abas itu dalam keterangan tertulisnya.  

Dia menyebut manuver PKB yang merapat ke Gerindra, setelah sebelumnya dikabarkan akan merapat ke PKS dan Demokrat dalam koalisi Semut Merah, cukup beralasan. Pasalnya, bergabungnya kedua partai cukup untuk memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR.

Selain itu, dengan koalisi yang hanya terdiri dari dua partai politik, Agung menilai Gerindra dan PKB akan lebih mudah dalam membuat kompromi politik.

"Jika PKB berkoalisi dengan dua partai yakni Demokrat dan PKS, maka koalisi menjadi kurang ramping karena bila bersama hanya kepada salah satunya, yakini PKS atau Demokrat, masih belum dapat memenuhi presidential threshold. Akhirnya momentum PKB bersama Gerindra menjadi lebih rasional, selain ramping (tanpa harus banyak berkompromi) secara institusional, juga secara personal mampu memenuhi kebutuhan ketua umum masing-masing yang ingin maju dalam Pilpres 2024," tulis Agung.

Selain itu, dia menilai kedua partai akan saling melengkapi secara ideologis. Gerindra dianggap sebagai representasi partai nasionalis sementara PKB sebagai partai Islam yang mengakar pada kaum santri. Dia pun meyakini pasangan Prabowo Subianto - Muhaimin Iskandar memiliki peluang besar untuk memenangkap Pilpres 2024.

"Jika basis massa kedua partai ini berpasangan ditambah kekuatan figur yang dimiliki oleh Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra yang juga capres sementara Cak Imin wapresnya, maka poros Gerindra-PKB bisa menjadi koalisi yang berpotensi memenangkan Pilpres saat PDIP, KIB, dan partai-partai lain (Nsdem, Demokrat, dan PKS), masih menggodok nama capres-cawapres atau menjajaki mitra koalisi," kata Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agung pun menyambut baik koalisi Gerindra dengan PKB ini. Menurut dia, semakin banyak koalisi yang terbentuk, maka potensi terjadinya pembelahan sosial yang tajam seperti pada dua Pilpres sebelumnya bisa semakin diminimalisir.

"Pertarungan saling berhadap-hadapan (head to head) yang selama ini terjadi dalam 2 periode pemilu sebelumnya, dapat dihindari. Sehingga, konsekuensi pembelahan sosial di masyarakat secara mendalam sirna," kata dia.

Dia pun memprediksi koalisi Gerindra dan PKB ini juga bisa mendorong terbentuknya koalisi antara NasDem, PKS dan Demokrat. Pasalnya, hanya tiga partai ini yang tersisa dan belum menentukan koalisi plus mereka bisa memenuhi presidential threshold.

"Dengan semakin banyaknya poros maupun paket capres-cawapres, maka diharapkan pertandingan elektoral semakin substantif karena uji visi-misi, rekam-jejak, dan program mendapat tempat yang penting di tengah situasi pandemi serta resesi yang masih membelenggu bangsa ini," kata dia.

Muhaimin Iskandar menyambangi kediaman Prabowo Subianto pada Sabtu malam kemarin. Usai pertemuan, Prabowo memastikan Gerindra dan PKB telah memiliki kesepakatan untuk bekerja sama menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024.

Baca: Pertemuan Prabowo - Cak Imin Dinilai Sebagai Respon atas KIB dan Rakernas NasDem

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amphuri Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo

19 menit lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Amphuri Usul Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Kabinet Prabowo

Keberadaan Kementerian Haji dan Umrah di kabinet Prabowo dinilai penting. Bertujuan untuk mengurangi beban Kementerian Agama.


Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

52 menit lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bansos


Arah Politik PDIP Jelang Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

3 jam lalu

Pertemuan Prabowo dan Megawati akan memperjelas arah politik PDIP mendatang: bergabung ke pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Arah Politik PDIP Jelang Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri memperjelas arah politik PDIP: bergabung ke pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

4 jam lalu

Prabowo Subianto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sesi konferensi pers di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 112 Agustus 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres IKN bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.


Kenapa Jokowi Minta Prabowo yang Tanda Tangani Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

6 jam lalu

Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Kenapa Jokowi Minta Prabowo yang Tanda Tangani Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

Jokowi mengatakan, Keppres sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah final


Raffi Ahmad Jadi Waketum Kadin versi Munaslub 2024

7 jam lalu

Raffi Ahmad saat menerima gelar doctor honoris causa dari Thailand. Foto: Instagram.
Raffi Ahmad Jadi Waketum Kadin versi Munaslub 2024

Raffi Ahmad ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti pentingnya pembuatan payung induk undang-undang mengenai ekonomi syariah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

1 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

DPR mematangkan penambahan jumlah komisi setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan juga penambahan nomenklatur kementerian.


DPR Klaim Dukung Perbaikan Kesejahteraan Hakim Menjelang Aksi Cuti Massal

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman usai mengikuti Rapat Pimpinan Nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
DPR Klaim Dukung Perbaikan Kesejahteraan Hakim Menjelang Aksi Cuti Massal

DPR kerap mendapat masukan soal minimnya kesejahteraan hakim. Khususnya saat kunjungan kerja Komisi III DPR yang membidangi hukum ke berbagai daerah.