Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Gerindra dengan PKB Dianggap Rasional

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Gerindra dan PKB bersepakat bekerja sama menyiapkan Pileg, Pilpres dan Pilkada di Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Gerindra dan PKB bersepakat bekerja sama menyiapkan Pileg, Pilpres dan Pilkada di Pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Sabtu, 18 Juni 2022, melahirkan kesepakatan koalisi untuk menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai koalisi kedua partai sebagai hal yang rasional.

Agung menilai pertemuan Prabowo dan Muhaimin merupakan respon atas kondisi politik terkini. Kondisi politik tersebut adalah terbentuknya Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang diusung oleh Partai Golkar, PPP dan PAN, serta munculnya rekomendasi tiga nama capres dalam Rakernas NasDem: Anies Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo.

"Dalam konteks inilah komunikasi dan manuver politik jajaran pengurus PKB dan Gerindra menjadi relevan," kata pria yang akrab disapa Abas itu dalam keterangan tertulisnya.  

Dia menyebut manuver PKB yang merapat ke Gerindra, setelah sebelumnya dikabarkan akan merapat ke PKS dan Demokrat dalam koalisi Semut Merah, cukup beralasan. Pasalnya, bergabungnya kedua partai cukup untuk memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR.

Selain itu, dengan koalisi yang hanya terdiri dari dua partai politik, Agung menilai Gerindra dan PKB akan lebih mudah dalam membuat kompromi politik.

"Jika PKB berkoalisi dengan dua partai yakni Demokrat dan PKS, maka koalisi menjadi kurang ramping karena bila bersama hanya kepada salah satunya, yakini PKS atau Demokrat, masih belum dapat memenuhi presidential threshold. Akhirnya momentum PKB bersama Gerindra menjadi lebih rasional, selain ramping (tanpa harus banyak berkompromi) secara institusional, juga secara personal mampu memenuhi kebutuhan ketua umum masing-masing yang ingin maju dalam Pilpres 2024," tulis Agung.

Selain itu, dia menilai kedua partai akan saling melengkapi secara ideologis. Gerindra dianggap sebagai representasi partai nasionalis sementara PKB sebagai partai Islam yang mengakar pada kaum santri. Dia pun meyakini pasangan Prabowo Subianto - Muhaimin Iskandar memiliki peluang besar untuk memenangkap Pilpres 2024.

"Jika basis massa kedua partai ini berpasangan ditambah kekuatan figur yang dimiliki oleh Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra yang juga capres sementara Cak Imin wapresnya, maka poros Gerindra-PKB bisa menjadi koalisi yang berpotensi memenangkan Pilpres saat PDIP, KIB, dan partai-partai lain (Nsdem, Demokrat, dan PKS), masih menggodok nama capres-cawapres atau menjajaki mitra koalisi," kata Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agung pun menyambut baik koalisi Gerindra dengan PKB ini. Menurut dia, semakin banyak koalisi yang terbentuk, maka potensi terjadinya pembelahan sosial yang tajam seperti pada dua Pilpres sebelumnya bisa semakin diminimalisir.

"Pertarungan saling berhadap-hadapan (head to head) yang selama ini terjadi dalam 2 periode pemilu sebelumnya, dapat dihindari. Sehingga, konsekuensi pembelahan sosial di masyarakat secara mendalam sirna," kata dia.

Dia pun memprediksi koalisi Gerindra dan PKB ini juga bisa mendorong terbentuknya koalisi antara NasDem, PKS dan Demokrat. Pasalnya, hanya tiga partai ini yang tersisa dan belum menentukan koalisi plus mereka bisa memenuhi presidential threshold.

"Dengan semakin banyaknya poros maupun paket capres-cawapres, maka diharapkan pertandingan elektoral semakin substantif karena uji visi-misi, rekam-jejak, dan program mendapat tempat yang penting di tengah situasi pandemi serta resesi yang masih membelenggu bangsa ini," kata dia.

Muhaimin Iskandar menyambangi kediaman Prabowo Subianto pada Sabtu malam kemarin. Usai pertemuan, Prabowo memastikan Gerindra dan PKB telah memiliki kesepakatan untuk bekerja sama menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024.

Baca: Pertemuan Prabowo - Cak Imin Dinilai Sebagai Respon atas KIB dan Rakernas NasDem

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

15 menit lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

1 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

1 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Herzaky mengatakan Partai Demokrat akan mengutamakan AHY untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.


Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

1 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan soal sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau koalisi dengan Prabowo ditentukan Dewan Syuro.


8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

2 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
8 Janji Prabowo-Gibran: dari Makan Siang Gratis sampai Naikkan Gaji ASN dan TNI-Polri

Delapan janji Prabowo-Gibran di antaranya makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sampai menaikkan gaji ASN, TNI/Polri.


PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

2 jam lalu

Ade Irfan Pulungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/Syafiul Hadi
PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden


Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Diyakini Menguat, Pasar Respons Kemenangan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Diyakini Menguat, Pasar Respons Kemenangan Prabowo-Gibran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini masih akan menguat pada rentang Rp 16.110 - Rp 16.180. Pasar merespons kemenangan Prabowo-Gibran.


Pesan Jokowi kepada Prabowo-Gibran saat Bertemu di Istana

3 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Pesan Jokowi kepada Prabowo-Gibran saat Bertemu di Istana

Istana Kepresidenan menyebut Jokowi mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah baru


Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

3 jam lalu

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Calon Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden.
Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

Usai mengunjungi Ma'ruf Amin, Gibran mengaku mendapat wejangan ini. Selain itu, Gibran juga disebut mengundang Ma'ruf ke Solo. Ada apa?


Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

4 jam lalu

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

Di Indonesia sumpah jabatan presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 1949. Yogyakarta dipilih karena Jakarta tidak aman.