Sidang Putusan Uji Materi Masa Jabatan Hakim MK Digelar Senin Depan

Reporter

Editor

Febriyan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis, 25 November 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 11.00 WIB. Terdapat tiga gugatan uji materi UU MK ini, di mana salah satu pasal yang sama-sama digugat yaitu soal masa jabatan hakim MK.

Gugatan pertama dengan nomor perkara 96/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Priyanto yang menggugat Pasal 87 huruf b yang berbunyi:

"Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun."

Pemohon menilai seharusnya pasal ini ditambahkan dengan frasa "apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini". Pasal 15 ini mengatur soal syarat lengkap menjadi hakim MK pada umumnya, seperti memiliki integritas, adil, dan syarat lainnya.

Pemohon pun menilai Pasal 87 huruf b saat ini telah mempermanenkan hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai 15 tahun lamanya. Sehingga, inilah yang menjadi alasan utama pemohon menggugat pasal tersebut.

"Pasal ini telah menutup hak konstitusional Pemohon memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan," demikian poin gugatan pemohon, dalam keterangan tertulis MK, Jumat, 17 Juni 2022.

Gugatan uji materi kedua dengan nomor perkara 90/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana.

"Dalam permohonannya, Allan berpandangan bahwa masalah tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi cenderung diabaikan," tulis MK.

Pemohon lalu menggugat sederet ketentuan di Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22 juncto Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b. Seluruhnya mengatur tentang syarat usia seorang hakim konstitusi, salah satunya soal kenaikan syarat usia hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun.

Allan yang juga dosen dan Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) ini menyebut kenaikan tersebut tidak
ditemukan dalam naskah akademik UU MK ini. Terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut, kata dia, calon hakim konstitusi harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional untuk dapat diangkat sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai kriteria hakim konstitusi.

Terakhir gugatan ketiga dengan nomor perkara 100/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh R. Violla Reinida Hafidz (Pemohon I), M. Ihsan
Mualana (Pemohon II), Rahmah Mutiara (Pemohon III), Korneles Materay (Pemohon IV), Beni Kurnia Ilahi (Pemohon V), Giri Ahmad Taufik (Pemohon VI), dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Pemohon VII).

Pemohon mengajukan gugatan Formil dan Materiil terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), serta Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK dan Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 UU MK.

Dalam alasan pengujian formil norma, pemohon menilai pembentuk UU melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Revisi UU MK ini juga dinilai tidak memenuhi syarat carry over dan pembentuk UU turut melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

"Revisi UU MK juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hanya merupakan formalitas belaka," demikian poin gugatan pemohon.

Sedangkan untuk pengujian materil, pemohon salah satunya mempersoalkan limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul.

Pada 25 Agustus tahun lalu, ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia Idul Rishan juga memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi selaku ahli pemohon gugatan kedua. Idul menilai Pasal 87 huruf b merupakan penyimpangan terhadap jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah ditentukan melalui Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

"Sebab masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dapat diubah sewaktu-waktu atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu dari pembentuk UU," kata dia.






Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

14 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

19 jam lalu

Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis besok, 7 Juli 2022, akan menggelar sidang pengucapan putusan atas tiga gugatan UU Pemilu.


PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

20 jam lalu

PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

PKB pesimistis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan MK. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

20 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

20 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional

2 hari lalu

Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional

Pilkada serentak 2024 berimplikasi pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.


Ibu Butuh Ganja Medis untuk Anaknya Viral di CFD, Ini Kata Polda Metro Jaya

8 hari lalu

Ibu Butuh Ganja Medis untuk Anaknya Viral di CFD, Ini Kata Polda Metro Jaya

Upaya melegalkan ganja medis ini kembali jadi sorotan setelah penyanyi Andien bertemu Santi dan anaknya, Pika, yang menderita cerebral palsy.


Partai Buruh Daftarkan Judicial Review UU PPP ke MK Hari Ini

9 hari lalu

Partai Buruh Daftarkan Judicial Review UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review atas revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi hari ini.


Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

13 hari lalu

Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RKUHP saat ini masih dibahas oleh pemerintah.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

15 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.