TEMPO Interaktif, Padang:Pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia yang menimbulkan kabut asap, dibanding perusahaan dan masyarakat.Demikian hasil jajak pendapat yang dilakukan KomunitasKonservasi Indonesia (KKI) Warsi yang berkantor diJambi.Deputi Direktur KKI Warsi, Mahendra Taher Rabu (8/11)mengatakan, jajak pendapat melalui situs lembaganyadilakukan sejak Juni 2003 hingga November 2006 secaraterbuka dengan mencantumkan nama dan email responden.Dari lebih 800 responden, 52,29 persen menyatakanpemerintah paling bertanggung jawab terhadap kebakaranhutan yang selalu terjadi setiap musim kemarau diIndonesia. Sedangkan 27,56 persen responen menyatakanperusahaanlah yang paling bertanggung jawab. Sisanya,20, 15 persen menyatakan masyarakatlah yang harusbertanggung jawab."Hasil polling ini kami harapkan dapat menjadi masukanbagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkahpenting mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sertamencegah dampak kabut asap," kata Taher.Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkahpenyelamatan tidak hanya untuk penghentian kebakarantahun ini, tetapi juga untuk memikirlan langkahantisipatif sehingga pada musim kemarau tahun depantidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan.Kebakaran hutan dan lahan, kata Taher, selainmenimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan,juga menjadi salah satu pemicu terjadinya penguranganhutan alam di Indonesia, khususnya Jambi, di sampingaksi pembalakan dan konversi lahan. Febrianti