Pabrik Korban Lumpur Lapindo Gulung Tikar

Reporter

Editor

Sabtu, 23 September 2006 01:28 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Sebanyak 2.300 buruh korban luapan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, terancam kehilangan pekerjaan, menyusul sekitar 24 perusahaan tempat mereka bekerja tak berproduksi karena tertimbun lumpur Lapindo Brantas sejak 29 Mei lalu. Berdasarkan catatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sidoarjo, buruh yang sudah dipecat dari perusahaan sebanyak 250 orang. “Sedangkan yang lainnya menunggu giliran. Kebanyakan pabrik bangkrut akibat lumpur,” ungkap Didik Bagio Utomo, ketua serikat pekerja itu , kemarin.Alianto Widodo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sidoarjo, membenarkan perusahaan di areal lumpur pada gulung tikar. Kondisi ini diperparah ketidakpastian Lapindo memberi ganti rugi kepada pemilik pabrik. “Lapindo baru memberi ganti rugi gaji buruh Rp 700 ribu per bulan,” ujar Alianto.Pujito, pemilik Pabrik Rokok National Tobbaco, mengeluh jumlah tagihan utang membengkak setelah tiga bulan perusahaannya tak berproduksi. “Kami terus menerus rugi, hampir tidak ada harapan untuk bangkit kembali,” katanya.Adapun Aritonga, pimpinan PT Catur Putra Surya, perusahaan jam tangan, mengaku rugi Rp 100 miliar gara-gara lumpur Lapindo. “Nilai aset yang tidak bisa diselamatkan sekitar Rp 48 miliar, sedangkan akibat dari losses produksi selama 3 bulan lebih dari Rp 60 miliar,” katanya. Pujito dan Aritonga berharap Lapindo segera mencairkan klaim kerugian yang telah diserahkan. “Jika tidak segera cair, perusahaan kami bakal gulung tikar,” kata Alianto Wibowo. ROHMAN TAUFIQ

Berita terkait

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

1 hari lalu

Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap

Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.

Baca Selengkapnya

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

7 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

8 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

8 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

9 hari lalu

Gelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS

Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

9 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

15 hari lalu

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.

Baca Selengkapnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

15 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

15 hari lalu

Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

15 hari lalu

Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya