Dewan Pers Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pembunuhan Jurnalis

Reporter

Jumat, 9 Desember 2016 23:03 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Surabaya - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya (UNESCO) menanyakan komitmen Kepolisian dalam menuntaskan perkara terbunuhnya jurnalis asal Probolinggo, Herliyanto, kepada Dewan Pers. Sebab sampai 10 tahun lebih tak ada perkembangan dalam penanganan perkara kekerasan yang dialami wartawan surat kabar Delta Post itu.

"Kasus terbunuhnya Herliyanto mendapat perhatian UNESCO," kata Christiana Chelsia Chan dari Kelompok Kerja Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dalam diskusi terfokus tentang indeks kemerdekaan pers Indonesia di Universitas Surabaya, Jumat 9 Desember 2016.

Dewan Pers, kata dia, tengah mencari data dan dokumen perkembangan perkara tersebut. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah melaporkan jika masih memburu pembunuh Herliyanto dan memasukkan enam orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Laporan Bareskrim juga dikirim ke Kementerian Luar Negeri untuk menjawab pertanyaan UNESCO tersebut. Selain Herliyanto, ada nama Ridwan Salamun yang menjadi perhatian UNESCO. Sedangkan kasus jurnalis Berita Nasional (Bernas) Muhamad Syafrudi alias Udin justru tak pernah dilaporkan ke UNESCO.


Untuk itu, Dewan Pers mendorong polisi mengungkap pelaku pembunuh delapan jurnalis dalam tugas jurnalistik. Dia meminta agar tak ada impunitas atau pembiaran terhadap kasus penghilangan nyawa jurnalis karena pemberitaan.


Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya Prasto Wardoyo berharap kasus tersebut tak terulang. Dia mengajak semua pihak untuk terlibat dalam kampanye antikekerasan terhadap jurnalis. "Jurnalis profesi yang rawan mengalami kekerasan termasuk pembunuhan," katanya.


Rudi Hartono jurnalis senior harian Surya mengusulkan dibentuk tim untuk menelusuri kasus Herliyanto. Tujuannya untuk kepentingan advokasi maupun diterbitkan dalam buku untuk kampanye dan sosialisasi soal impunitas dan kekerasan terhadap jurnalis. "Kasus Herliyanto menjadi pelajaran penting dalam advokasi jurnalis," ujarnya.


Herliyanto ditemukan tewas di jalan setapak di kawasan hutan jati KRPH Klenang Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo 29 April 2006. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap dengan usus terburai sekitar 30 meter dari sepeda motornya. Polisi menyimpulkan korban meninggal setelah dibacok dengan senjata tajam.


Advertising
Advertising

Herliyanto dibunuh setelah meliput kasus jembatan di Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Hasil liputan Herliyanto dimuat oleh sejumlah harian lokal pada 9 April2006. Diduga Herliyanto dibunuh atas beritanya tersebut.


EKO WIDIANTO

Berita terkait

Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalya: Ancam Kemerdekaan Pers

22 jam lalu

Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalya: Ancam Kemerdekaan Pers

RUU Penyiaran mendapat respons pakar ilmu komunikasi Unand. "Pengekangan dan pelanggaran atas kemerdekaan pers," kata Dalmenda.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

2 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

3 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

3 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

3 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

4 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

4 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

4 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

4 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya