Pemilihan Susulan Gubernur Sulawesi Barat Batal

Reporter

Editor

Kamis, 27 Juli 2006 12:36 WIB

TEMPO Interaktif, Mamuju: Jadwal pemilihan susulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di 14 tempat pemungutan suara (TPS) di enam desa Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, yang berlangsung hari ini, Kamis (27/7), batal.Alasan penundaan Komisi Pemilihan Umum menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri yang memberi izin diselenggarakannya pemilihan susulan. “Surat dikirim melalui Gubernur,” anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat, Andi Nahar Nasadi.Sebagaimana diketahui, sebanyak 2.257 pemilih yang tersebar pada 14 tempat pemungutan suara di enam desa belum malangsungkan pemilihan karena kesalahan distribusi logistik. Pemilihan yang digelar pada 20 Juli lalu, warga di enam desa tidak mendapatkan kertas suara yang hendak dicoblos. Enam desa itu Desa Salokota, Mesakada, Pasembuk, Ahok, Mahalaan Barat dan desa Indo Banua, kecamatan Mambi.Belum terlaksananya pemungutan suara pada 14 TPS tersebut, bermula dari kesalahan distribusi logistik pilkada. Pelaksana distribusi, menitip seluruh logistik di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Mambi, dengan alasan takut intimidasi. Seluruh logistik, lalu diambil oleh petugas KPPS yang pro Mamasa. Sehingga, warga yang menolak bergabung dengan kabupetn Mamasa tidak bisa menggunakan hak pilih, karena tidak menerima logistik.Anwar Anas MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat yakin dapat memenangkan gugatan Kasasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dibatalkan, Oentarto Sindung Mawardi–Nadjamuddin Sultan. Keyakinan itu disampaikan kuasa hukum KPU Subar, Muhammad Ridwan. "Kami sudah menerima salinan memori kakasi dari MA, dan saya yakin dapat memenangkan perkara ini", katanya, di Mamuju, Rabu, (26/7). Tim kuasa hukum KPU, menurut Ridwan, tengah mempersiapkan jawaban atas memori kasasi Mahkamah Agung, yang diajukan kubu Oentarto-Nadjamuddin. "Pekan depan, jawaban KPU atas memori kasasi, kami layangkan pada Mahkamah Agung", ujarnya. Ia berharap, Mahkamah Agung dapat secepatnya mengeluarkan putusan. Kuasa Hukum Oentarto-Nadjamuddin, Muhammad Sofyan, belum dapat dikonfirmasi.[] Anwar Anas

Berita terkait

Polisi Bekuk 3 Tersangka Sindikat Penyaluran TKI Ilegal ke Malaysia di Magelang

12 Juni 2023

Polisi Bekuk 3 Tersangka Sindikat Penyaluran TKI Ilegal ke Malaysia di Magelang

TKI ilegal itu tidak terima gaji selama 3 bulan dengan gaji per bulan 1.500RM.

Baca Selengkapnya

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia

8 Mei 2018

TKI Bermasalah Terbanyak Ada di Malaysia

Malaysia masih menjadi urutan pertama sebagai negara tempat TKI bermasalah terbanyak.

Baca Selengkapnya

TKI Makin Banyak yang Sadar Hukum

8 Mei 2018

TKI Makin Banyak yang Sadar Hukum

Jumlah pelaporan TKI bermasalah meningkat. Ini bisa mengindikasikan semakin banyak TKI yang sadar hukum.

Baca Selengkapnya

Soal Eksekusi Mati Zaini Misrin, RI Resmi Protes ke Arab Saudi

19 Maret 2018

Soal Eksekusi Mati Zaini Misrin, RI Resmi Protes ke Arab Saudi

Indonesia resmi menyampaikan protes ke Arab Saudi dan meminta penjelasan atas eksekusi mati terhadap pekerja migran Zaini Misrin.

Baca Selengkapnya

Kemenlu: Eksekusi Zaini Misrin Terjadi Saat Proses PK Berjalan

19 Maret 2018

Kemenlu: Eksekusi Zaini Misrin Terjadi Saat Proses PK Berjalan

Kementerian Luar Negeri menyayangkan eksekusi mati terhadap pekerja migran, Zaini Misrin, yang dilakukan saat proses PK kedua baru dimulai.

Baca Selengkapnya

Nusron Wahid: Pemerintah All Out Bela TKI Zaini Misrin

19 Maret 2018

Nusron Wahid: Pemerintah All Out Bela TKI Zaini Misrin

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah sudah habis-habisan atau "all out" dalam menangani kasus TKI Zaini Misrin.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya