TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan sudah mengantongi izin Presiden Joko Widodo bila pemerintah mengambil opsi militer dalam penyelamatan tujuh warga negara Indonesia yang disandera di Filipina. "Kan sudah ada, otomatis kan," ujarnya saat ditemui di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.

Dia mengatakan Filipina sudah setuju wilayahnya dimasuki militer Indonesia. Hal itu disepakati dalam pertemuan Ryamizard dengan Menteri Pertahanan Filipina dari kabinet saat ini dan kabinet baru pada 26 Juni lalu. (Baca: Tangani Penyanderaan, Duterte Ajak Berunding Abu Sayyaf)

Kesepakatan itu, kata dia, bisa difungsikan bila terjadi hal yang membutuhkan aksi cepat tanggap TNI. Izin Jokowi tak perlu diminta di setiap operasi militer. "Nanti nunggu-nunggu hilang lagi (perompak dan sandera WNI). Kami sudah sepakat kalau mau, dan dipersilakan, langsung tak pakai nunggu. Kan sudah ada perjanjian," tuturnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu memastikan pemerintah tetap mengutamakan jalan diplomasi untuk menyelamatkan WNI yang merupakan anak buah kapal Charles 001, yang disergap dua kelompok bersenjata pada 21 Juni. Operasi militer dilakukan saat terpaksa, meski sekarang TNI lebih leluasa memasuki perairan Filipina. "Kalau operasi militer, pasti ada korban, nah itu kami hindari," ucapnya.

Ryamizard mengatakan dua kelompok yang menyandera WNI memang bagian dari Abu Sayyaf.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tak gamblang menyebutkan identitas para penyandera. Namun, berdasarkan keterangan enam ABK Charles 001 yang selamat, memang ada dua kelompok yang menyerang dalam waktu berbeda, yaitu pada pukul 11.30 dan 12.45 waktu setempat. (Baca: Baru 7 Bulan Jadi Pelaut, ABK TB Charles Ini Disandera)

Para ABK yang lolos dari penyanderaan, kata Retno, sudah dikembalikan kepada keluarga. "Mereka sebelumnya telah membantu memberi keterangan kepada TNI Angkatan Laut untuk mendalami hal ini," kata Retno di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Selasa, 28 Juni 2016, siang.

Retno memastikan komunikasi pemerintah Indonesia dengan Filipina terus berjalan. Keselamatan WNI adalah hal mutlak bagi pemerintah. "Kementerian Luar Negeri sudah mengirim utusan ke Davao (kota di wilayah Mindanao, Filipina selatan) untuk menggali informasi," ujarnya. Di sela konferensi pers, Retno sempat menyebutkan lokasi WNI sempat terpantau. Mereka diperkirakan ada di Pulau Jolo, Perairan Sulu. (Baca: Keluarga Minta Jokowi Selamatkan Sandera Abu Sayyaf)

YOHANES PASKALIS