TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan memulai pertemuan tripartit (tiga pihak) untuk membahas draf revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertemuan itu akan dimulai 12 April mendatang melibatkan pemerintah, serikat pekerja dan buruh, serta asosiasi pengusaha."Wakil Presiden menginstruksikan bahwa mekanismenya harus adil dan dibahas bersama secara tripartit sebelum dibawa ke DPR," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, dalam keterangan persnya usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, hari ini.Erman mengatakan dialog tripartit dimaksudkan agar revisi undang-undang, khususnya soal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dapat menguntungkan pekerja dan pengusaha.Menurut Erman, ke-46 serikat pekerja yang terdaftar dan federasi pekerja lainnya akan diikutsertakan dalam dialog. Selain itu, pemerintah juga akan terus meminta masukan dari pakar dan akademisi bidang.Menurutnya, dialog tersebut akan membicarakan penghapusan jeda 30 hari dalam sistem kontrak antarwaktu karena dalam jeda itu status pekerja tidak pasti dan tidak mendapatkan gaji. Sementara untuk lamanya kontrak antarwaktu akan ditentukan dalam dialog tersebut. Selama ini ditentukan kontrak antarwaktu adalah dua tahun yang diperpanjang satu tahun, kemudian diperbaharui dua tahun.oktamandjaya wiguna