TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati meminta agar harga beras mencapai titik yang menguntungkan bagi produsen, tapi tidak menekan konsumen di sisi lain. Hal itu dikemukakan Ketua Umum Pengurus Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), A. Syariffuddin Karama kepada pers seusai menghadap Presiden Megawati di Istana Negara, Jumat (11/1). Ia mengemukakan hal itu saat disinggung mengenai pelaksanaan operasi pasar untuk menekan harga beras yang bergejolak akhir-akhir ini. “Presiden meminta agar kita dapat mempertahankan harga yang betul-betul disukai oleh petani dan bisa diterima masyarkat, yakni tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah bagi petani,” ujar Karama mengutip Presiden. Sehingga harga tersebut tidak menumbulkan keresahan di kalangan konsumen serta tidak menimbulkan keengganan di masyarakat produsen untuk terus berproduksi. Menurut Peragi, hingga saat ini operasi pasar yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan jatuhnya harga beras. Menurutnya, sebaiknya harga beras tetap berkisar antara Rp 3000 sampai Rp 3.500. Selain itu, pada panen raya Februari, Maret, dan April mendatang, sebaiknya pemerintah dapat mempertahankan harga beras yang ideal atau sekitar Rp 1.500 untuk gabah kering giling. Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan kritik terhadap Peragi mengenai penggunaan teknologi tinggi bagi pertanian. “Presiden mengistilahkan seringkali teknologi tersebut tidak membumi,” ujar Sekjen Peragi Sudirman Yahya. Presiden mengatakan, teknologi tinggi tidak selalu cocok bagi petani di Indonesia. Karena itu, seharusnya dikaji terlebih dulu teknologi yang benar-benar cocok dan dibutuhkan para petani. Presiden menyarankan digunakan teknologi yang lebih sederhana seperti embung dan situ untuk sistem pengairan. Dalam pembicaraannya dengan Presiden, Peragi menyebutkan sejumlah kesulitan yang dihadapi oleh para petani, di antaranya adalah keterbatasan lahan pertanian baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Idealnya, menurut Peragi, luas lahan pertanian adalah sekitar empat sampai lima hektare. “Sehingga lahan tersebut menjadi layak kredit, hingga petani dapat memetik keuntungan,” ujarnya. Organisasi ini juga menyarankan agar para petani di Pulau Jawa diberi kelonggaran untuk menanam tanaman ekonomi tinggi seperti bawang merah dan cabe. Menurut Karama, Presiden mengakui bahwa ia masih kekurangan informasi mengenai kecocokan penanaman komoditi tertentu di suatu wilayah, sehingga dikhawatirkan suatu daerah justeru mengalami penanaman komoditi pangan yang tidak cocok. (Dara Meutia Uning - Tempo News Room)