TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Pengamat militer yang juga Dekan Fisipol UGM Prof Dr Mochtar Mas'oed menyatakan, manajemen teritorial TNI harus dibubarkan terlebih dahulu sebelum mereka mempunyai hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pembubaran komando teritorial itu, kata Mas'oed, harus ditempatkan sebagai prasyarat bagi TNI dalam kegiatan berpolitik.Mochtar menilai lembaga semacam itu memiliki peluang sangat besar untuk disalahgunakan. "Dilihat dari aturan, Dwi Fungsi ABRI memang sudah tidak ada. Tapi prakteknya di daerah-daerah, hal itu masih terjadi," kata Mochtar Mas'oed saat ditemui di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (20/2).Menurutnya secara faktual keberadaan Bina Wilayah (Binyah) dan Bina Teritorial (Binter) yang dijalankan TNI hingga saat ini masih sangat kuat. Jika manajemen teritorial seperti ini tidak dibubarkan terlebih dahulu, katanya, maka akan sangat tidak adil bagi kalangan sipil. Keberadaan lembaga manajemen teritorial itu bisa diselewengkan untuk tujuan-tujuan pragmatis.Mochtar menambahkan, dalam konsep reformasi TNI yang sempat bergulir, telah disepakati untuk menghapus dan membubarkan lembaga teritorial semacam Babinsa, Koramil dan Kodim. Fungsi pembinaan wilayah, menurutny mesti diserahkan kepada lurah/kepala desa, camat, bupati/walikota dan gubernur. Syaiful Amin