TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Prof Dr Ichlasul Amal mendukung pemberian hak memilih kepada anggota TNI pada pemilu 2009. Meski demikian, ia meminta agar pemberian tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Kekhawatiran TNI akan diperalat oleh satu kekuatan politik tertentu, kata dia, sangat berlebihan. "Dibanding dengan TNI, pegawai negeri sipil (PNS) sebenarnya lebih berbahaya. Pengalaman membuktikan hal itu. Di daerah-daerah, banyak ditemukan kasus baik yang dilakukan oleh birokrasi maupun guru-guru yang memobilisir warganya agar memilih partai tertentu," kata Ichlasul Amal saat ditemui di ruang kerjanya Kampus Fisipol UGM hari ini.Menurut dia, setelah TNI tidak lagi mempunyai kursi di parlemen, maka hak-hak politik anggota TNI harus diberikan. Melarang anggota TNI untuk memilih, kata dia, sama halnya merampas hak asasi para anggota TNI. Dalam konteks ini, kata Ichlasul, anggota TNI juga harus disamakan dengan PNS yang juga punya hak politik.Dijelaskan Ichlasul, pada pemilu 1955, anggota TNI juga mempunyai hak suara dalam memilih. Ketika itu, kata dia, pelaksanaan pemilu ternyata berlangsung secara demokratis. Artinya, kata dia, kekhawatiran bahwa TNI akan menghambat tegaknya demokrasi saat pelaksaan pemilu jelas sangat berlebihan.Syaiful Amin