TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Pengawas Peradilan Indonesia (Indonesian Court Monitoring) Denny Indrayana menilai pemerintah cenderung melakukan tindakan salah tebang dalam proses penegakan kasus korupsi di Indonesia. Karena hanya kasus-kasus kecil yang diproses, sedangkan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang di ring satu, atau orang-orang di lingkaran istana negara sama sekali tidak tersentuh. "Hukum masih mandul terhadap lingkaran istana, cendana dan tentara," kata Denny di Jakarta, Sabtu (11/2).Denny juga mengkritik kehadiran tiga debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ke istana beberapa waktu lalu. Menurutnya, kedatangan mereka semakin menunjukkan istana tidak serius dalam penegakan hukum. Kedatangan mereka ke istana, katanya, jelas-jelas melanggar etika politik. "Mereka yang selama ini most wanted (dicari-cari) kok bisa ke istana dengan bebas," kata dia. Hal ini juga menunjukkan hukum tidak berlaku bagi konglomerat.Meski begitu, diakuinya penanganan masalah BLBI ini rumit. Pasalnya, kasus ini terkait dengan berbagai hal termasuk politik, perdata, pidana dan lain-lainnya. Sulitnya, mereka yang dipidanakan tidak mau bayar, tapi jika diperdatakan maka itu terlalu ringan.Denny menilai sampai sekarang pemerintah tidak pernah tegas memberikan perlakuan terhadap pengemplang dana BLBI itu. Ketegasan pemerintah tentunya harus disebutkan secara detail, seperti menyebutkan dalam aturan setingkat Perpu, tidak hanya Inpres. Misalnya jika debitur mau bayar apa konsekuensinya, termasuk jika tidak mau bayar. "Pilihan semakin sulit karena pemerintah tidak pernah tegas," ujarnya.Mereka yang niat bayar dan rekam jejaknya selama ini menunjukkan niat itu bisa diberi kesempatan tetapi mereka yang sama sekali tidak, harus diuber dan dipidana. "Mereka yang sejak awal memang tidak bayar, jangan diampuni," ujar Denny. Presiden tidak bisa begitu saja memberikan Surat Keterangan Lunas karena di belakang waktu dia bisa ganti dipertanyakan. Pemerintah harus menganalisis dengan tegas mereka yang perdata disesuaikan dan yang pidana harus dihukum.Dalam penanganan korupsi selama ini, Denny mengatakan, adalah wajar kalau ada prioritas dalam penanganan kasus korupsi yang menumpuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini jumlah kasusnya sudah mencapai sembilan ribu kasus, tetapi menjadi tidak wajar kalau yang diproses hanya kasus yang kecil-kecil saja.Mustinya, dia menambahkan, strategi yang dilakukan adalah memprioritaskan kasus-kasus besar karena hal itu akan lebih bisa membantu mengefektifkan program pemberantasan korupsi. Pengungkapan kasus-kasus besar ini akan bisa menjadi contoh dan memberikan efek jera lebih besar kepada masyarakat, dan khususnya pelaku korupsi. "Kalau perlu siapkan peti mati untuk mereka sebagai contoh," kata dia. Agus Supriyanto