KPK Enggan Usut SN di Kasus Renegosiasi Freeport
Kamis, 19 November 2015 23:09 WIB
Tempo.co, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, potensial korupsi masih sangat jauh dalam kasus pencatutan nama dalam upaya renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Bahkan, sangkaan memperdagangkan pengaruh seperti dalam kasus Impor Daging Sapi yang dikenakan pada Lutfi Hasan Ishak juga tak bisa.
"Pengaruh dan korupsinya belum terjadi," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Kamis, 19 November 2015. "Kejahatannya belum sempurna."
Menurut Ruki, kasus tersebut lebih tepat ditangani Kepolisian karena bisa masuk dalam banyak sisi atau pasal kejahatan. Sedangkan KPK, hanya terbatas pada kemungkinan terjadinya gratifikasi dan korupsi. Unsur-unsur tersebut belum nampak jelas karena butuh pendalaman soal pertemuan, isi percakapan, dan janji-janji yang disepakati.
"Lebih baik polisi saja dulu, kalau memang ada unsur korupsi baru KPK ikut bantu kalau Polisi butuh," kata Ruki.
Toh, Ruki menilai, ketimbang membawa terlalu jauh ke ranah pidana, kasus pencatutan nama lebih baik diselesaikan secara etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Proses pemeriksaan etik, menurut dia, dapat jadi peredam semakin liarnya perkembangan isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.
"Lebih elok kalau ada putusan etiknya dulu," kata Ruki.
Hingga saat ini, Jokowi-JK dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan tak melaporkan Setya Novanto ke kepolisian. Padahal kasus ini mulai terungkap saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke MKD. Kasus ini sebenarnya juga berpotensi jadi pintu bagi Pemerintahan Jokowi-JK mulai memberantas mafia minyak, gas dan pertambangan.
FRANSISCO ROSARIANS
