TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar, terdakwa perkara dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), mengaku mendapatkan dana sebesar Rp 4,5 miliar selama menjadi Menteri Agama periode 2002-2004.Dana itu merupakan akumulasi dana taktis uang lelah, uang transport, uang honor, insentif, dan tunjangan lain di luar gajinya sebagai Menteri Agama. Ia membenarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum tentang dana Rp 4,5 miliar itu dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/1).Said Agil mengaku tidak ingat besarnya dana taktis dan tunjangan lain yang diterimanya setiap bulan. "Yang resmi saya mendapat Rp 10 juta dari BPIH dan Rp 15 juta dari Ketua Badan Pengelola DAU setiap bulan di luar gaji sebesar Rp 19,9 juta dari Sekretariat Negara," ujar Said.Namun, Said Agil menyatakan, semua uang yang diterimanya telah sesuai prosedur kepegawaian. "Uang lelah, insentif honor, transport, uang rapat, uang lembur, dan lain-lain masuk komponen tidak langsung operasional pusat belanja pegawai. Semua itu masuk komponen BPIH," kata Said. Dia menegaskan tidak menumpuk harta selama menjadi menteri. Saat ini kata dia, dana di rekeningnya hanya Rp 56 juta. Said juga mengatakan, pengelolaan DAU selalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17/1999 tentang Ibadah Haji. Tapi undang-undang itu, menurut Said, tidak dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), melainkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/2001 tentang pengelolaan DAU dan BPIH. "Keppres itu mengizinkan Menteri Agama menetapkan kebijakan," kata Said. Jaksa Penuntut Umum, Ranu Mihardja, menilai, Said Agil selalu berkilah hanya menjalankan Keppres Nomor 22/2001 terutama pasal 8 yang menurut Said membolehkannya membuat kebijakan. Tapi, menurut Ranu, pasal 8 Keppres itu secara ekspilisit menyatakan Menteri Agama hanya bisa menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Pengelola untuk DAU dan BPIH.Ranu berpendapat, Said salah menginterpretasikan Keppres tersebut. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan banyaknya keputusan Menteri Agama yang memungkinkan Said bertindak sendiri. "Misalnya pada pasal 10 ayat 6 Keputusan Menteri Agama Nomor 484/2001 yang berbunyi bantuan kegiatan atas kebijakan Menteri Agama," ujar Ranu.Namun Said mengatakan, kebijakan yang diambilnya selalu bersifat bottom up. "Semuanya dibicarakan bersama direktur jenderal," ujarnya.thoso priharnowo