TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno menjelaskan, penempatan tenaga kerja harus memiliki asas pemerataan. Sebab penumpukan jumlah penganggur tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tapi juga di daerah lain. Selain itu, manajemen penempatan tenaga kerja ke luar negeri juga perlu dibenahi. Sebab kebijakan pemerintah masing-masing negara penerima TKI dengan peraturan perundangan di Indonesia seringkali berbeda. Erman mencontohkan, seusai pelantikan sebagai Menakertrans dirinya langsung melakukan inspeksi mendadak terhadap para TKI yan dideportasi di Malaysia. "Percaya atau tidak, dari 498 orang TKI itu yang legal hanya 4 orang," kata dia kepada Tempo seusai menyerahkan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran tahun 2006 bagi Kalimantan Selatan, Senin (2/1). Banyaknya TKI ilegal, jelas Erman, ternyata bukan disebabkan oleh TKI itu sendiri. Tetapi akibat dari sistem yang belum berjalan dan praktek oknum-oknum tidak bertanggunjawab.Ia mengaku telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri SDM Malaysia, soal kerjasama yang harus konsisten dijalankan. Kalau TKI dinyatakan ilegal dan kenyataannya mereka dipakai dan bekerja di Malaysia, "Itu artinya di Malaysia ada pula perusahaan yang ilegal," tandasnya. Khaidir R.