TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengaku sudah merampungkan draf Rancangan Undang-Undang Pemerintahan di Aceh. "Sudah jadi dalam bentuk RUU. Minggu ini, kami laporkan dulu ke Menteri Dalam Negeri,"ujar Direktur Jenderal Etonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Kausar Ali Saleh, Selasa (27/12). Namun, Kausar tak mau memaparkan, detil isi RUU yang sudah jadi itu. "Ada banyak hal yang harus dituntaskan, termasuk partai lokal,"katanya. Sebelumnya, pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memastikan segera membubarkan sayap militernya (Tentara Neugara Aceh), pada Selasa (27/12) ini. Selanjutnya organisasi yang dibentuk oleh Hasan Tiro dan kawan-kawannya ini, akan lebih konsentrasi pada persiapan pembentukan partai lokal dan pemilihan Kepala Daerah disana. Menteri Dalam Negeri, M Maruf, bulan lalu dalam rapat dengan Komisi I DPR, mengaku sangat mencermati masalah yang serius dalam draf RUU itu, diantaranya Wali Nanggroe dan partai lokal. Juru Bicara Departemen Dalam Negeri, Tarwanto, mengakui kalau pasal yang alot dibicarakan, dalam sinkronisasi draf RUU versi Pemerintah dan DPRD Nanggroe Aceh Darussalam adalah tentang partai lokal. "Karena secara logika hukum, pasal itu berhubungan dengan UU Partai politik. Ini yang perlu disinkronkan,"ujarnya. Kausar menjanjikan Menteri Dalam Negeri akan memberikan keterangan secara lebih lengkap, awal minggu depan. Dia juga berharap, draf RUU ini bisa secepatnya diserahkan ke DPR. "Kalau Menteri bilang awal Januari, ya, kami akan lakukan sesuai petunjuknya,"ujar Kausar. Raden Rachmadi