TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik model kampanye yang menjadikan pengobatan gratis sebagai jualan. Model kampanye seperti itu, kata dia, merusak pola pikir masyarakat yang menyerahkan urusan kesehatan kepada pemerintah.
"Salah satu yang menyebabkan Yunani bangkrut karena tingginya biaya sosial," kata Kalla di gedung Kementerian Kesehatan, Rabu, 21 Oktober 2015.
Menurut dia, masyarakat mulai terbiasa menyerahkan urusan kesehatannya kepada negara karena pemerintah menjaminnya lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pola pikir seperti ini, kata Kalla, berbahaya karena membuat masyarakat tak lagi memperhatikan kesehatan. "Kalau begitu, dikasih dana berapa pun akan habis," ujarnya.
Kalla meminta masyarakat dan tenaga kesehatan mengubah pola pikir "mengobati" menjadi "mencegah". Ia mengatakan kementerian yang ada adalah Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Pengobatan.
"Ini namanya Kementerian Kesehatan, berarti tujuannya orang sehat, bukan Kementerian Pengobatan, jadi upayanya orang sehat, bukan mengobati orang sakit," tuturnya.
Kalla mengatakan pemerintah harusnya belajar dari masa lalu mengenai kebijakan kesehatan. Pada zaman Presiden Soeharto, kata dia, kebijakan kesehatan dikeluarkan secara rinci. Bahkan ada kebijakan yang mengatur pembagian kakus jongkok keluarga.
"Menurut saya, di-upgrade saja programnya dulu. Coba mungkin ada tim yang mengevaluasi zaman dulu, apa yang baik dan apa yang jelek, kita modernisasi ini," ucapnya.
