Kontrak Freeport Diputus, Pendapatan Negara Bisa Kolaps?  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 21 Oktober 2015 09:10 WIB

Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor dengan kuota mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga untuk periode Juli 2015 - Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia terkendala regulasi. Ia mengaku telah menanyakan kepada pebisnis tambang soal kesiapan mereka berinvestasi supaya produksi terus meningkat seandainya kontrak Freeport tidak diperpanjang.

"Mereka enggak mau kehilangan duit dong, tapi undang-undang di sini dilematis," ucap Teten di kompleks Istana Presiden, Selasa, 20 Oktober 2015. Dia berujar, produksi Freeport akan turun jika tidak ada investasi baru. Turunnya produksi akan mengganggu pendapatan perusahaan Negeri Abang Sam itu.

BERITA MENARIK
TERUNGKAP: Ahok Mau Maju Jadi Presiden, Rekaman Ini Buktinya
Rizal Ramli: Beda dengan SBY, Jokowi Presiden Bernyali Besar

Bisnis pertambangan emas Freeport mau turun sehingga pemerintah berkepentingan agar produksi terus bertambah. "Jika produksi enggak naik, APBN langsung kolaps karena investasinya gede banget," tutur Teten. Pebisnis tak mungkin berinvestasi jika perpanjangan kontrak baru dua tahun disetujui sebelum kontrak usai.

Namun, kata Teten, dari segi undang-undang memang agak pelik. Undang-undang menyebutkan kontrak baru bisa dirundingkan dua tahun sebelum berakhir pada 2021. Hal ini dilematis karena undang-undang membatasi hal itu dengan batas perundingan baru dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

MAHASISWI UI DITEMUKAN
MAHASISWI UI HILANG: Ini Ciri-ciri Safira Permatasari
Penculik Safira Mahasiswa UI Sempat Minta Tebusan US$ 1 Juta


"Ada pembicaraan yang bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum undang-undang jatuh. Tapi, sampai sekarang, belum ada perpanjangan," ucapnya. Karena itu, Teten ingin permasalahan ini disiasati. Dia menuturkan Presiden Joko Widodo masih membicarakan lima hal terkait dengan kontrak PT Freeport Indonesia.

Kelima klausul yang masih dirundingkan adalah royalti, divestasi usaha, kandungan lokal, pembangunan industri, dan pembangunan Papua. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat memiliki misi dagang dan investasi. Namun dia mengaku tak tahu kunjungan Jokowi juga membahas perpanjangan Freeport.

ALI HIDAYAT

BACA JUGA
Fahri: Pemerintahan Jokowi Tak Kejam, tapi Lemah dan Bodoh
KPK Tangkap Dewi Yasin Limpo

Berita terkait

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

16 jam lalu

Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

4 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

5 hari lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

21 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

30 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

31 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

33 hari lalu

Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

33 hari lalu

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.

Baca Selengkapnya

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

35 hari lalu

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

37 hari lalu

Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.

Baca Selengkapnya